RADARTUBAN - Menyusul adanya peretasan pada Discord yang mencuat minggu lalu, platform tersebut telah memperkirakan sekitar 70 ribu data seperti kartu identitas pengguna beresiko terekspos.
Kasus ini diketahui berawal dari pelanggaran terhadap layanan Zendesk yang menjadi sistem dukungan pelanggan yang digunakan oleh Discord.
Sedangkan informasi awal mengenai kebocoran data pertama kali diungkap oleh akun X (sebelumnya Twitter) bernama xv-underground.
Akun tersebut mengklaim peretas telah mencuri data lebih dari 1,5 TB dan sekitar dua juta foto yang digunakan untuk proses verifikasi usia.
Hanya saja, Discord menolak klaim tersebut dan secara tegas membantahnya.
Juru bicara Discord, Nu Wexler mengatakan insiden pencurian data ini bukan berasal dari sistem internal mereka, melainkan akibat peretasan layanan pihak ketiga.
Lebih lanjut, Wexler menegaskan jumlah data yang diduga dibagikan oleh pelaku menurutnya tidak akurat dan hanya bagian dari upaya memeras Discord.
"Angka-angka yang dibagikan para pelaku tidak akurat dan merupakan bagian dari upaya pemerasan terhadap Discord,” ujarnya kepada The Verge.
Platform tersebut juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan imbalan atau memenuhi tuntutan yang di ajukan oleh para pelaku.
Pada saat yang sama, Discord telah menghubungi pengguna yang berpotensi terdampak kasus ini secara langsung.
Perusahaan juga terus berusaha mengamankan sistem kemanan dan mengakhiri kerja sama dengan vendor yang diretas.
Selain itu, Discord menggandeng lembaga penegak hukum dan otoritas terkait guna menyelidiki kasus ini lebih lanjut.
Selain kartu identitas, beberapa sumber lain menyebut data yang terekspos mencakup nama, nama pengguna Discord, alamat email, alamat IP, empat digit terakhir kartu kredit, dan informasi lain yang pernah dibagikan ke layanan pelanggan.
Dalam pernyataan resminya, Discord menegaskan komitmen mereka untuk terus melindungi privasi dan keamanan pengguna.
Kendati begitu, insiden ini menjadi alarm serius bahwa risiko keamanan data tak hanya datang dari sistem utama perusahaan, melainkan juga dari pihak ketiga yang terlibat dalam operasionalnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni