Dari 270 BUMDes di Tuban, Hanya Segelintir yang Eksis

Radartuban.jawapos.com – Hampir setiap desa di Kabupaten Tuban sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari total 311 desa se-Kabupaten Tuban, tercatat sudah ada 270 BUMDes yang terdaftar. Namun dari segitu banyaknya BUMDes, secara persentase baru segelintir saja yang eksis dan memberikan sumbangsih nyata terhadap perekonomian desa. Selebihnya, mayoritas hidup segan, mati tak mau. Stagnan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos-P3APMD) Tuban Suhut mengakui belum optimalnya ratusan BUMDes di Kota Legen. Dan, inilah yang sesungguhnya menjadi pekerjaan rumah (PR) bidangnya.

‘’Butuh proses panjang dan berliku untuk mengoptimakan keberadaan BUMDes. Perlahan. Tidak bisa singkat,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Tuban kemarin (7/8).

Suhut mengatakan, ihwal pengoptimalan BUMDes ini, institusi yang membidangi hanya sebagai edukator, pendamping, atau pembina. Soal teknis pengelolaannya, pihaknya tidak memiliki kewenangan. Sebab, secara harfiah, BUMDes adalah milik desa dan diotoritasi pemdes setempat.

‘’Tak kurang-kurang kami memberikan edukasi, pendampingan, dan pembinaan. Tetapi, keberhasilan mengelola BUMDes kembali pada keseriusan pemdes masing-masing,’’ terang dia, sehingga ada yang memang sangat serius dan ada yang biasa saja. Yang sangat serius, tentu eksis dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa.

Kepala bidang yang dilantik 8 Januari 2022 lalu ini melanjutkan, kali ini keberadaan BUMDes menjadi atensi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dengan demikian, perhatian serius akan dicurahkan untuk menghidupkan dan mengembangan BUMDes di setiap daerah.

‘’Bu Khofifah (Gubernur Jatim, Red) meminta BUMDes agar menjadi katalisator ekonomi daerah. Jadi, BUMDes ini memang harus dioptimalkan perannya bagi desa,’’ jelasnya.

Disampaikan bapak dua anak ini, rerata BUMDes yang tidak mampu berkembang karena masalah administrasi dan tidak bisa membaca potensi desa. Kekacauan administrasi dan gagalnya dalam membaca potensi desa adalah awal kegagalan dalam mengelola BUMDes.

‘’Jika dua masalah itu (administrasi dan bisa membaca potensi desa, Red) klir, Insya Allah pengelolaan BUMDes bisa optimal,’’ ujarnya.

Masalah lain, lanjut Suhut, juga belum semua BUMDes berbadan hukum. Sehingga tidak bisa menerima bantuan keuangan dari bank untuk permodalan atau biaya lain. Akibatnya, BUMDes sulit berkembang. (sab/tok) Editor : Amin Fauzie