RADARTUBAN – Lantaran status lahan yang tak kunjung jelas, kini nasib Wisata Pemandian Bektiharjo seperti anak tiri.
Di saat Pantai Boom dan Goa Akbar bakal digelontor anggaran revitalisasi mencapai miliaran, wisata kolam renang di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding itu hanya bisa mengandalkan pendapatan tiket.
Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Tuban Muhammad Emawan Putra membenarkan bahwa dari tiga tempat wisata yang dikelola Pemkab Tuban, hanya Pemandian Bektiharjo yang tahun ini tidak dianggarkan revitalisasi.
Alasannya, status lahan wisata alam itu belum jelas sehingga pemerintah daerah tidak berani mengambil risiko.
Baca Juga: Ketika Wisata Desa Lebih Mengalir: Silowo Lampaui Bektiharjo dalam Pendapatan
‘’Kami masih berkomunikasi dengan masyarakat setempat untuk menemukan win win solution atas persoalan lahan Bektiharjo. Dan sampai saat ini masih proses pembahasan,” katanya Jawa Pos Radar Tuban, kemarin (29/5).
Emawan melanjutkan, pihaknya tidak menetapkan target tertentu untuk penyelesaian sengketa tersebut. Tetapi, pihaknya berharap segera menemukan solusi atas hal tersebut. ‘’Lebih cepat menemukan solusinya akan lebih baik, agar ada solusi yang adil atas hal ini,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Tuban menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 miliar untuk merevitalisasi Goa Akbar. Sedangkan anggaran revitalisasi Pantai Boom mencapai Rp 23,7 miliar.
Menanggapi polemik status lahan Wisata Pemandian Bektiharjo, Kepala Dusun Krajan, Desa Bektiharjo Lilik Ade Irawan memaparkan, sebab tidak kunjung jelasnya status lokasi wisata alam itu karena masih adanya tuntutan masyarakat yang belum dikabulkan oleh Disbudporapar.
Dia menjelaskan, warga masih menagih janji historis terkait kompensasi hasil wisata sebesar 25 persen yang mengacu pada kesepakatan kuno tahun 1951. Kompensasi ini menjadi syarat mutlak jika pemkab ingin menyertifikatkan lahan tersebut.
‘’Saat ini pihak desa hanya diberikan bagian lima persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang biasanya kami cairkan setiap tiga bulan sekali," katanya.
Tak hanya urusan bagi hasil, Lilik menyebut, warga juga menuntut agar pemkab tidak membatasi ritual adat dan tradisi tahunan yang sudah mengakar di area sendang. Masyarakat meminta kawasan Sendang Wedok dikecualikan dari proses sertifikasi karena memiliki nilai sakral dan sejarah yang kuat bagi desa.
Selain itu, fasilitas vital seperti mesin pompa dan jaringan instalasi HIPPAM di area tersebut harus tetap menjadi milik desa dan beroperasi tanpa pungutan.
‘’Dulu, wilayah di sekitar Watu Ondo sering dilanda kekeringan, tapi kini dapat teratasi sehingga masyarakat mendorong agar aset HIPPAM tersebut tetap menjadi milik desa,’’ tandasnya. (saf/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama