
RADARTUBAN – Pernyataan mengejutkan disampaikan Ketua DPC PKB Tuban Miyadi pasca pemecatan tiga anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Soko, Rengel, dan Semanding, yang terbukti melakukan praktik penggelembungan suara untuk Partai Nasdem di daerah pemilihan (dapil) tiga.
Kepada Jawa Pos Radar Tuban, Miyadi menyatakan bahwa pengusutan kasus penggelembungan suara itu belum menyentuh pihak-pihak yang turut bertanggung jawab.
Politikus yang juga Ketua DPRD Tuban itu meyakini, kecurangan pemilu di dapil 3 Tuban tersebut tidak berdiri atas inisiatif anggota PPK sendiri.
‘’Sanksi peringatan dan pemecatan (terhadap sebelas dan tiga anggota PPK Soko, Rengel, dan Semanding) itu belum menyentuh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab,’’ ujar Miyadi yang meyakini bahwa tidak mungkin mereka melakukan kecurangan atas inisiatif sendiri.
Disampaikan Miyadi, sesungguhnya, pihak-pihak yang turut bertanggung jawab dalam kasus penggelembungan suara itu sangat jelas.
Mestinya, tegas dia, oknum kader Partai Nasdem juga dipanggil dan diklarifikasi terkait penggelembungan suara untuk Partai Nasdem yang sudah terbukti tersebut.
‘’Seharusnya, Partai Nasdem juga menindaklanjuti atas apa yang dilakukan kadernya, karena penggelembungan suara ini sudah terbukti. Dan ketika disanksi, maka sanksi itu harus disampaikan ke publik,’’ paparnya.
Miyadi menganalogikan, jika seorang kader partai bergerak sendiri tanpa ada perintah pimpinan, apalagi dalam bentuk kecurangan, maka sudah sepatutnya dipecat dari keanggotaan partai.
‘’Kecuali ada perintah dari pimpinannya. Makanya, kita tunggu saja keseriusan Partai Nasdem menindak kadernya,’’ tuturnya.
Lebih lanjut, Miyadi juga menyebut adanya keterlibatan oknum komisioner KPUK Tuban dalam praktik penggelembungan suara tersebut.
Baginya, sangat tidak mungkin anggota PPK berani dan lancang atas ini siatifnya sendiri—merubah suara untuk partai, kecuali itu atas perintah dari jabatan yang lebih tinggi di atasnya.
‘’Jadi, saat yang diberhentikan hanya PPK saja itu sangat tidak adil,’’ bebernya.
Politikus kelahiran Bojonegoro itu mendorong kepada KPUK Tuban untuk menindak oknum komisioner yang terlibat dalam praktik lancung tersebut.
‘’Tidak mungkin PPK melakukan sendiri, itu tidak masuk akal. Silahkan saja kalau mau mengelak, kami sudah tahu siapa oknumnya,’’ tegas dia bahwa sanksi peringatan dan pemecatan anggota PPK itu hanya akal-akalan saja.
Terpisah, Ketua KPUK Tuban Fatkul Iksan saat dikonfirmasi adanya dugaan salah satu komisioner KPUK Tuban yang terlibat dalam praktik penggelembungan suara untuk Partai Nasdem di dapil tiga, dia enggan komentar.
Begitu juga Ketua DPD Nasdem Riyadi. Pesan konfirmasi terkait tindak lanjut penggelembungan suara yang diduga melibatkan kadernya, dia tidak memberikan jawaban apa pun. (fud/tok)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


