Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perpanjangan Masa Jabatan Kades Tunggu Permendagri

A
Photo
Photo

TUBAN – Diperpanjangnya masa jabatan kepala desa (Kades) ternyata belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat.


Advertisement

Sebab, peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) yang mengatur teknis tersebut belum disahkan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 25 April 2024.

Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam pasal 39 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades).

Advertisement

Dalam payung hukum tersebut dijelaskan, perpanjangan masa jabatan Kades dari sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun.

Masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak dua periode secara berturut-turut atau tidak. Singkatnya, Kades saat ini bisa menjabat hingga 16 tahun.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Sugeng Purnomo mengatakan bahwa implementasi UU harus menunggu terbitnya PP atau Permendagri.

Advertisement

Peraturan dari pemerintah pusat itu akan jadi acuan untuk payung hukum di masing-masing daerah. Sehingga nantinya dapat menjadi bahan kajian untuk dibentuk peraturan daerah (Perda) hingga peraturan bupati (Perbup).

‘’Kami perlu mengetahui turunan UU ini secara detail. Kemudian disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di Tuban,” ujar dia.

Sugeng, sapaan akrabnya mengatakan, implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

’’Jika sudah ada PP atau Permendagri, nanti kami tindak lanjuti,’’ ungkap mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban ini.

Dengan demikian, perubahan signifikan dalam UU ini, khususnya terkait perpanjangan masa jabatan Kades diharapkan dapat memberikan dampak positif.

Khususnya, bagi pembangunan dan kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk di Tuban. (han/yud)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Kades di Tuban Hanya Mau Enaknya, Terkait 100 Desa Menunggak Iuran

BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Kades di Tuban Hanya Mau Enaknya, Terkait 100 Desa Menunggak Iuran

Kepala Desa Dagangan mengkritik cara BPJS Ketenagakerjaan menagih tunggakan iuran 100 desa di Tuban dengan melibatkan Kejari.

Pemkab Tuban Siapkan Raperda BPD Jelang Pilkades Serentak 2027, Masa Jabatan Jadi 8 Tahun

Pemkab Tuban Siapkan Raperda BPD Jelang Pilkades Serentak 2027, Masa Jabatan Jadi 8 Tahun

emkab Tuban menyiapkan Raperda BPD jelang Pilkades Serentak 2027. Aturan baru ini mengatur masa jabatan baru BPD menjadi 8 tahun, kuota perempuan minimal 30 persen, hingga tunjangan purna tugas.

Kades Incumbent Tuban Mulai Siapkan Diri Hadapi Pilkades 2027

Kades Incumbent Tuban Mulai Siapkan Diri Hadapi Pilkades 2027

Kades incumbent di Tuban mulai menyiapkan diri menghadapi Pilkades 2027. Tambahan masa jabatan menjadi salah satu pertimbangannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer