
TUBAN – Diperpanjangnya masa jabatan kepala desa (Kades) ternyata belum bisa diimplementasikan dalam waktu dekat.
Sebab, peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) yang mengatur teknis tersebut belum disahkan.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 25 April 2024.
Salah satu perubahan signifikan yang diatur dalam pasal 39 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa (Kades).
Dalam payung hukum tersebut dijelaskan, perpanjangan masa jabatan Kades dari sebelumnya enam tahun menjadi delapan tahun.
Masa jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak dua periode secara berturut-turut atau tidak. Singkatnya, Kades saat ini bisa menjabat hingga 16 tahun.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Sugeng Purnomo mengatakan bahwa implementasi UU harus menunggu terbitnya PP atau Permendagri.
Peraturan dari pemerintah pusat itu akan jadi acuan untuk payung hukum di masing-masing daerah. Sehingga nantinya dapat menjadi bahan kajian untuk dibentuk peraturan daerah (Perda) hingga peraturan bupati (Perbup).
‘’Kami perlu mengetahui turunan UU ini secara detail. Kemudian disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di Tuban,” ujar dia.
Sugeng, sapaan akrabnya mengatakan, implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.
’’Jika sudah ada PP atau Permendagri, nanti kami tindak lanjuti,’’ ungkap mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban ini.
Dengan demikian, perubahan signifikan dalam UU ini, khususnya terkait perpanjangan masa jabatan Kades diharapkan dapat memberikan dampak positif.
Khususnya, bagi pembangunan dan kemajuan desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk di Tuban. (han/yud)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




