Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penghapusan Kelas BPJS Tunggu Regulasi

A
Photo
Photo

RADARTUBAN – Sekema pelayanan ke­­sehatan kelas rawat inap standar (KRIS) belum bisa diimplemen­tasikan dalam waktu dekat.


Advertisement

Pasalnya, hingga saat ini belum ada regulasi turunan berupa peraturan presiden (Perpres) yang mengatur teknis pelaksanaan KRIS.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi menetapkan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 82 Ta­hun 2018 pada 8 Mei lalu.

Salah satu aturan dalam payung hukum ini, mengatur tentang mekanisme pelak­sanaan KRIS.

Advertisement

Kepala bagian SDM, Umum, dan Komunikasi BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro-Tuban Ndari Cahya mengatakan, pelak­sanaan KRIS akan diatur lebih lanjut me­lalui Peraturan Menteri Ke­sehatan (Permen­kes).

‘’Selama peraturan turunan belum disah­kan, sampai saat ini pegangan kami Perpres Nomor 59 Tahun 2024,’’ tegas dia.

Sementara nominal iuran yang berlaku bagi peserta program jaminan kesehatan nasional (JKN), terang Ndari, masih mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Advertisement

Payung hukum ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

Ndari menambahkan, bagi peserta JKN segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I, iurannya Rp 150 ribu. Sedangkan, kelas II Rp 100 ribu dan kelas III 42 ribu.

‘’Kusus kelas III, tiap bulan men­dapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 7 ribu. Sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya Rp 35 ribu,” ujarnya.

Dengan de­mikian, perubahan sig­nifikan Perpres ini, kususnya me­ngenai kelas BPJS belum
bisa dipastikan akan berlaku kapan. (han/tok)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer