
TERULANGNYA kasus penelantaran bayi di Tuban mendapat atensi dari Komisi IV DPRD.
‘’Saya sebagai Ketua Komisi IV DPRD Tuban dan juga seorang ibu, sangat prihatin dengan kondisi ini (kasus penelantaran bayi terus terulang, Red),’’ kata Tri Astuti kepada Jawa Pos Radar Tuban Rabu (10/7).
Menurut Tutik—sapaan akrab Tri Astuti, kasus penelantara bayi di Tuban ini tidak bisa dianggap sepele. ‘’Ini fenomena yang patut menjadi atensi bersama,’’ tegasnya.
Terlebih, lanjut dia, penelantaran bayi ini diduga karena orang tua si bayi tidak mampu merawat.
Artinya, mereka dalam kondisi miskin. Sehingga, ini harus menjadi perhatian bersama.
Seperti pada kasus sebelumnya—yang diberitakan Jawa Pos Radar Tuban.
Seorang ibu yang menjalani persalinan di RSUD Koesma Tuban rela anaknya diadopsi orang lain karena merasa tidak sanggung untuk merawat.
Jangankan untuk menghidupi si buah hati, untuk membayar biaya persalinan pun tidak mampu, sehingga harus dimintakan bantuan ke pemerintah provinsi untuk melunasi biaya caesar di RSUD.
Ditegaskan Tutik, apa pun alasannya, penelantaran bayi ini merupakan tindakan berseberangan dengan norma dan melanggar hukum.
Untuk itu, tegas dia, ke depan, pihaknya bersama Komisi IV dan Fraksi Gerindra akan mengusulkan adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi.
Sebab, tindakan yang menimbulkan gangguan terhadap hak anak ini dapat dijerat dengan aturan hukum yang berlaku.
‘’Sementara perda untuk melakukan pencegahan,’’ bebernya. (fud/tok)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





