
RADARTUBAN – Bahaya judi online (judol) semakin mengkhawatirkan. Meski dampak negatif dari judol sudah banyak diberitakan, namun tak membuat peminatnya menurun.
Kementerian Agama (Kemenag) Tuban menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) di bawah naungannya yang terlibat judol bakal disanksi tegas.
Kepala Kantor Kemenag Tuban Umi Kulsum menjelaskan, akses internet semakin memudahkan masyarakat dalam melakukannya hal negatif di dunia maya, termasuk judol.
Namun sejauh ini, kata Umi, belum ditemukan ASN di lingkup Kemenag Tuban yang terlibat judi online ataupun offline. ‘’Jika ada, tentu ada sanksinya,” katanya.
Mantan Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Tuban ini menegaskan, pihaknya akan menindak tegas kepada stafnya jika terbukti melakukan judi online.
Dia menegaskan, sanksi yang disiapkan berdasarkan regulasi dari Kementerian Agama RI. Sehingga Kemenag Tuban akan mengikuti sanksi tersebut sesuai prosedur.
‘’Kita tinggal lihat nanti regulasinya apa, tapi pasti akan kami tindak tegas,” ungkapnya
Dia menyampaikan, selain memberikan himbauan kepada ASN-nya, Kemenag Tuban juga telah melakukan berbagai upaya judol tidak merebak di kalangan ASN maupun masyarakat.
‘’Kalau di instansi tentu kami rutin mengimbau langsung, untuk ke masyarakat kami melalui penyuluh agama untuk memberikan pesan-pesan menghindari judi itu,” tuturnya.
Salah satu bukti Kemenag Tuban ikut memerangi maraknya judol, menurut Umi yaitu dengan memasukkan ke dalam materi bimbingan pranikah.
Para penghulu serta KUA diminta untuk mengingatkan calon pengantin terhadap bahaya judi sejak 1 Juli. ‘’Kami menekankan bukan hanya bahaya judi online, tapi semua jenis judi,” ujar dia.
Kepala Kemenag perempuan pertama di Jawa Timur ini mengungkapkan, pemberian imbauan bahaya judi sudah dilakukan sejak lama.
Namun, materi itu semakin diintensifkan seiring dengan maraknya judol di kalangan masyarakat.
‘’Karena sekarang judi online memang sedang marak, jadi perlu lebih ditekankan lagi,” tegas dia.
Sementara itu, untuk menegaskan sanksi, Kemenag RI mengeluarkan Surat Edaran tentang Pencegahan Perjudian Daring di Lingkungan Kementerian Agama.
SE yang bertujuan agar semua ASN ikut berantas judi online itu diterbitkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring.
SE tersebut ditujukan kepada seluruh Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala BLA/BDK/Loka Diklat, Kepala UPT Asrama Haji/LPMQ Kementerian Agama, dan seluruh jajaran.(gi/yud)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





