
RADARTUBAN – Penetapan pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati terpilih dipastikan mundur dari jadwal.
Itu menyusul terbitnya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Ketua KPUK Tuban Zakiyatul Munawaroh mengatakan, meski sudah dipastikan bahwa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Tuban tanpa sengketa, namun tetap harus menunggu buku registrasi perkara konstitusi (BRPK) dari MK.
Yang sebelumnya dijadwalkan 19 Desember 2024 dipastikan mundur hingga 3 Januari 2025.
‘’Ketika sudah ada BRPK, nanti KPU RI akan membuat surat agar KPU kabupaten/kota yang tidak bersengketa bisa melakukan penetapan,’’ ujarnya.
Soal kapan akan ditetapkan, Zakiyah belum bisa memastikan. ‘’Jika hitungannya (BRPK, Red) benar 3 Januari, maka 4–6 Januari waktu yang dimiliki KPU untuk menetapkan paslon terpilih,’’ jelasnya.
Apakah mundurnya penyampaian BRPK ini juga menyebabkan jadwal pelantikan ikut mundur? Zakiya belum bisa memastikan itu.
Yang pasti, kata dia, sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur terkait jadwal pelantikan cabup-cawabup terpilih mundur.
‘’Sejauh ini, jadwal masih seperti awal bahwa pelantikan dilaksanakan awal Februari. Ketika ada perubahan jadwal tentu akan ada regulasi baru,’’ tandasnya. (fud/tok)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





