
RADARTUBAN - Sejak diluncurkan pada 2017 lalu, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seakan tidak pernah luput dari dugaan pungli (pungutan liar) yang dilakukan oleh perangkat desa.
Termasuk di Tuban. Baru-baru ini, tindakan menarik biaya pengurusan PTSL di luar biaya resmi yang ditetapkan pemerintah kembali mencuat ke permukaan.
Diam-diam, tiga kepala desa (kades) telah dipanggil Polres Tuban menyusul aduan masyarakat terkait dugaan pungli PTSL.
Tiga kades itu, yakni Kades Menyunyur, Kecamatan Grabagan; Kades Sambongrejo, Kecamatan Semanding; dan Kades Margomulyo, Kecamatan Kerek.
Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin Alexander melalui Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Iptu Dhany Rakasiwi membenarkan bahwa ketiga kades tersebut telah dipanggil dan menjalani pemeriksaan.
Bahkan, beberapa perangkat dari tiga desa tersebut juga turut diperiksa.
Selain melakukan pemeriksaan terhadap kades dan perangkat, tim penyidik juga meminta dokumen pertanggungjawaban keuangan desa sebagai bahan pemeriksaan tambahan.
Hanya saja, hingga saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut. Dhany hanya menyebut adanya dugaan pungli pengurusan PTSL.
‘’(Berdasar pengaduan masyarakat, Red) dugaan pungli program PTSL ini bervariasi.
Mulai Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per satu bidang tanah milik warga,’’ tandasnya.
Sebagaimana diketahui, PTSL merupakan program kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan pemerintah desa (pemdes).
Semua biaya mulai dari sosialisasi, pengukuran, hingga penerbitan sertifikat tanah telah ditanggung oleh APBN alias gratis.
Kendati demikian, masyarakat masih tetap dibebankan untuk pembayaran pemasangan patok, fotokopi, materai, pembuatan surat pernyataan dari desa dan sebagainya.
Adapun batasan biaya yang boleh dipungut oleh pemdes termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, meliputi Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).
Paling rendah—seperti di Jawa sekitar Rp 150 ribu dan paling tinggi sebesar Rp 450 ribu berlaku di wilayah Papua.
Biaya tersebut diperuntukan tiga jenis kegiatan, meliputi kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas desa/kelurahan.
Di Tuban, tarif biaya tambahan itu disepakati senilai Rp 400 ribu.
Sebagaimana pernah disampaikan Kepala BPN Tuban Yan Septedyas dalam sosialisasi program PTSL di Hotel Mustika pada 9 Agustus 2024 lalu.
‘’Sejak pimpinan BPN sebelumnya, dan dari DPR RI juga sudah menyepakati biaya operasional sebesar Rp 400 ribu. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan BPN, melainkan untuk keperluan operasional masyarakat,’’ katanya waktu itu.
Namun, sejumlah warga mengaku dimintai biaya tambahan oleh sejumlah oknum perangkat desa jauh di atas tarif normal pada umumnya tersebut.
Seperti yang dialami salah satu warga asal Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek.
Dia mengaku ditarik biaya hingga Rp 700 ribu, bahkan ada yang sampai Rp 1 juta. ‘’Tapi saat kami minta kuitansi tidak dikasih.
Sehingga banyak warga yang curiga, lalu melaporkan dugaan pungli ini,’’ ujar warga yang enggan disebutkan namanya lantaran takut berurusan dengan kades dan perangkat desa tersebut.
Semula, lanjut dia, tidak ada rencana untuk mengadukan persoalan ini ke polres.
Namun, setelah survei ke beberapa desa lain, ternyata persoalan yang sama juga terjadi. Hingga akhirnya bersepakat melaporkan kasus ini ke Polres Tuban.
‘’Kami awalnya takut karena tidak ada bukti kuat untuk melapor, karena memang tidak ada kuitansi dari desa. Tapi karena ada teman dari desa lain yang melapor, akhirnya kami ikut melapor,’’ tandasnya. (an/tok)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





