
RADARTUBAN – Anggota DPRD Tuban sepertinya sedang harap-harap cemas menyusul pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah juga menyasar lembaga legislatif.
Pasalnya, jika pernyataan tersebut benar, maka alokasi anggaran kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD terancam bakal ikut dipangkas.
Padahal, satu di antara sumber “pendapatan” anggota DPRD di luar gaji pokok dan tunjangan adalah kunker. Sekretaris DPRD Tuban Sri Hidajati membenarkan kebijakan pemangkasan anggaran yang berpotensi menyasar lembaga legislatif tersebut.
Hanya saja, pihaknya belum bisa memastikan pos anggaran mana yang bakal dipangkas.
‘’Kami masih menunggu arahan dari desk efisiensi anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Tuban,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Disampaikan Cicik—sapaan akrabnya, sampai saat instansinya belum mendapat petunjuk teknis (juknis) ihwal efisiensi anggaran tersebut.
‘’Meski sudah disebut pemotongannya 50 persen, tapi juknisnya seperti apa, kami belum menerima,’’ ujarnya.
Lebih lanjut, Cicik menyampaikan, karena juknisnya belum ada, sehingga dirinya juga belum bisa memastikan pos anggaran mana saja yang akan dipangkas: apakah termasuk anggaran kunker atau tidak?
‘’Termasuk juga persentasenya, apakah 50 persen atau berapa, kami juga belum bisa menyampaikan,’’ tandasnya.
Meski demikian, terang dia, kini pihaknya mulai menyiapkan dokumen-dokumen alokasi anggaran yang berpotensi dipangkas.
‘’Yang pasti, nanti akan dipilah-pilah sesuai skala prioritas,’’ jelasnya.
Sebagaimana diketahui, berdasar kabar yang beredar sebelumnya, legislatif merupakan satu di antara lembaga pemerintah yang tidak terkena dampak kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Ditegaskan bahwa lembaga legislatif juga terkena imbas kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua Fraksi PDIP Tuban Tulus Setyo Utomo mengaku tidak mempersoalkan jika anggaran kunker harus dipangkas.
Namun dengan catatan, anggaran yang dipangkas tersebut benar-benar untuk kepentingan rakyat.
‘’Kalau efisiensi anggaran dipergunakan untuk program yang berdampak langsung ke masyarakat, tentu kami akan mendukung karena bermanfaat untuk masyarakat,’’ ujarnya. (fud/tok)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


