Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komersialisasi Kesehatan dan Pendidikan

A
Penulis: Ahmad Atho’illah❯

Photo
Photo


Advertisement


“Orang miskin dilarang sakit, dan anak dari orang miskin tidak berhak mendapat pendidikan yang berkualitas.” Dulu, ungkapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Namun, seiring gagalnya pemerintah dalam menjamin hak dasar masyarakat tanpa memandang status sosial dan materi. Kini, kesehatan dan pendidikan menjadi komoditas bisnis yang sangat menjanjikan bagi para “investor”.


KASUS Dwi Citra Weni, karyawati Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Timah yang mengunggah video berisi olok-olok terhadap pegawai honorer yang harus antre di rumah sakit karena menggunakan BPJS, adalah gambaran pelayanan kesehatan yang sudah biasa terjadi.

Itulah faktanya. Bukan lagi rahasia. Sialnya, si perempuan bermulut lamis itu merupakan pegawai BUMN.

Advertisement

Sehingga dianggap tidak memiliki etika, lalu dipecat.


Lepas dari perkara etika yang memang tidak patut. Apa yang diucapkan si perempuan hobi ngonten itu bukan hal baru.

Jika honorer saja digambarkan demikian, lalu bagaimana dengan orang miskin yang tidak memiliki status apa pun. Jangankan antre, baru mengurus administrasi pun sudah kesulitan.

Advertisement

Untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis, mereka harus memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari pemerintah desa (pemdes).


Itu pun belum cukup, SKTM tersebut harus dibawa ke dinas sosial setempat untuk mendapat persetujuan: apakah yang bersangkutan benar-benar miskin atau tidak. Setelah disetujui dan “terbukti” miskin, surat tanda miskin itu harus dibawa ke dinas kesehatan. Baru setelah itu bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis dari rumah sakit. Itu pun ditempatkan di kelas yang paling rendah—kelas 3.

Berbeda dengan mereka yang kaya, bisa memilih kelas VIP atau VVIP.


Masih ingat dengan kasus pasien asal Kecamatan Plumpang yang kartu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di-nonaktifkan oleh dinas kesehatan pada awal Januari 2025 lalu, lantaran dianggap sudah mampu. Faktanya, yang bersangkutan masih miskin. Namun, karena kartu PBI-nya sudah di-nonaktifkan, sehingga harus mengurus ulang SKTM. Dan belum sempat SKTM jadi, yang bersangkutan sudah meninggal dunia.


Tentu, jika yang bersangkutan bukan orang miskin, pasti langsung dilayani oleh petugas kesehatan.

Apalagi, yang bersangkutan memiliki status sosial tinggi dan kaya. Sudah pasti mendapat prioritas pelayanan.

Lalu, mereka yang tidak memiliki empati dan tidak memahami peran negara akan berucap: “Ya wajar, mereka kan bayar.”
Gayung bersambut—gagalnya pemerintah menghadirkan pelayanan kesehatan yang setara disambut oleh para investor untuk membangun rumah sakit swasta dengan kualitas yang lebih baik dibanding rumah sakit pemerintah.

Menawarkan kelas-kelas pelayanan—sesuai taraf penghasilan pasien. Mereka memandang bahwa rumah sakit merupakan bisnis yang sangat menjanjikan karena pelayanan kesehatan diukur berdasar harga yang dibayar.


Pendidikan Juga Sama
Pun demikian di dunia pendidikan.

Gagalnya negara dalam menghadirkan pendidikan yang layak dan berkualitas dengan biaya pendidikan yang terjangkau untuk semua kalangan, membuat sebagian kelompok orang kaya menginvestasikan uangnya untuk membangun lembaga pendidikan swasta.


Dan lantaran tidak ada kontrol dari negara, sehingga pendidikan menjadi ladang bisnis. Harga biaya pendidikan yang harus dibayar mengikuti hukum pasar. Semakin favorit sekolah tersebut, maka semakin mahal pula biaya pendidikan yang harus dibayar oleh orang tua.


Wabakdu, pendidikan yang semula tanpa syarat. Kini, satu di antara syarat untuk bisa mengakses pendidikan yang berkualitas adalah uang.

Dan kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang berlindung di balik pendidikan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan, untuk sekadar mengambil formulir pendaftaran saja harus membayar ratusan ribu.

Jika formulir saja ratusan ribu, maka bisa dibayangkan berapa biaya pendaftarannya. Dari jutaan hingga belasan, bahkan puluhan juta. Sudah pasti.


Lalu, para oknum yang memperkaya diri dari bisnis pendidikan itu akan membangun opini apologi:

“Ada kualitas ada harga. Pendidikan yang kami sediakan hanya untuk orang-orang yang memang mampu. Kalau memang tidak mampu, ya silakan cari sekolah lain—yang lebih murah, atau bahkan gratis, tapi tidak berkualitas. Semua itu pilihan. Tidak ada paksaan.”


Tidak ada yang salah dari ucapan angkuh nan sombong tersebut.

Ibarat perusahaan swasta, mereka memiliki hak untuk menentukan harga produknya sendiri.

Tidak seperti perusahaan negara yang ditentukan berdasar harga eceran tertinggi (HET). Bagi mereka, pendidikan adalah investasi bisnis.

Tolok ukurnya jelas: ada harga ada rupa. Barang bagus pasti mahal. Yes, ini adalah bisnis. Bukan lagi menjalankan amanat undang-undang tentang tujuan pendidikan.

Negara Harus Hadir


Problem kesehatan dan pendidikan yang menjadi ladang bisnis ini harus disikapi secara serius dan bijak oleh pemerintah.

Menjadi sangat amat penting hadirnya peran negara, lantaran kesehatan dan pendidikan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.


Jika situasi seperti ini terus dibiarkan, maka hampir dapat dipastikan—dan mungkin sekarang sudah dirasakan, adanya kastanisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sehingga, hanya orang-orang kaya yang mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Sementara yang miskin—orang tua dengan berpendapatan rendah—harus menerima dengan lapang dada untuk dimarjinalkan.


Jelas bahwa hukum pasar telah menjadikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagai objek investasi untuk dikomersilkan.

Klusterisasi kesehatan dan pendidikan telah menciptakan kelas-kelas baru di tengah masyarakat.

Yang miskin harus menerima untuk dimarjinalkan di kelas 3, sedangkan yang kaya di kelas VIP-VVIP.

Begitu pun anak dari orang tua dengan pendapatan rendah, harus menerima nasib sekolah dengan kualitas yang biasa-biasa saja.


Komersialisasi Kesehatan-Pendidikan Bertentangan dengan UUD 45


UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara.

Karena itu, meski pendidikan dapat diselenggarakan oleh siapa saja, bukan berarti lepas dari kendali negara. Peran warga negara hanya sebagai penunjang kebijakan pemerintah.

Bukan sebagai penentu kendali utuh—yang bisa semena-mena mengomersilkan pendidikan.
Agar tidak terlalu jauh terjebak dalam komersialisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, negara harus kembali pada fungsi utamanya: memastikan hak-hak dasar masyarakat tanpa memandang status sosial.


Sebab, jika komersialisasi kesehatan dan pendidikan ini terus biarkan, maka rumah sakit dan lembaga pendidikan swasta akan menjadi tempat berkumpulnya para “pedagang”. Sehingga, hanya orang-orang berpenghasilan tinggi yang mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak dan berkualitas.


Dan akhirnya benar, “orang miskin dilarang sakit, dan anak dari orang miskin tidak berhak mendapat pendidikan yang berkualitas.” (*)

 

Advertisement
Editor : Yudha Satria Aditama
Sumber : Radar Tuban
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jangan Anggap Sepele Trigliserida Tinggi, Bisa Picu Penyakit Jantung hingga Pankreatitis

Jangan Anggap Sepele Trigliserida Tinggi, Bisa Picu Penyakit Jantung hingga Pankreatitis

Kadar trigliserida tinggi meningkatkan risiko penyakit jantung hingga pankreatitis. Ketahui batas aman, pemicu dari konsumsi gula berlebih, serta cara menurunkannya menurut dokter spesialis jantung.

dr. Tirta Ingatkan Bahaya Infeksi pada Rongga Mulut, Bisa Menjalar hingga Picu Meningitis

dr. Tirta Ingatkan Bahaya Infeksi pada Rongga Mulut, Bisa Menjalar hingga Picu Meningitis

Bukan sekadar rajin menyikat gigi, teknik yang benar penting untuk menjaga kesehatan rongga mulut dan mencegah infeksi. Simak penjelasan dr. Tirta.

Pernah Jadi Bahan Pemanis Romawi, Timbal Ternyata Racun Mematikan bagi Manusia

Pernah Jadi Bahan Pemanis Romawi, Timbal Ternyata Racun Mematikan bagi Manusia

Pernah Jadi Bahan Pemanis Romawi, Timbal Ternyata Racun Mematikan bagi Manusia

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer