
RADARTUBAN – Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak cukup besar terhadap dana transfer ke daerah (TKD).
Total anggaran yang terpangkas diperkirakan mencapai Rp 60 miliar dari total TKD yang diterima Pemkab Tuban sebesar Rp 2,5 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban Budi Wiyana mengatakan, lantaran pemangkasan anggaran TKD tersebut, sejumlah proyek yang sudah dicanangkan terancam tidak bisa dilaksanakan tahun ini.
Sebab, dana TKD yang meliputi dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas), itu sebagian besar diperuntukan proyek fisik.
‘’Karena banyak anggaran dari pemerintah pusat yang dipangkas, maka maka pemkab harus menginventarisir ulang sejumlah proyek yang sudah dianggarkan,’’ terang Budi—sapaan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Tuban. Meski demikian, tegas Budi, proyek-proyek prioritas akan tetap diupayakan untuk dilaksanakan.
‘’Jika ada proyek prioritas yang tidak bisa dilaksanakan karena pemangkasan dana TKD, nanti akan diupayakan untuk tetap dilaksanakan dengan menggunakan dana efisiensi di luar TKD yang dilakukan pemkab sendiri,’’ ujarnya.
Kepastian pemangkasan dana TKD tersebut, terang Budi, baru dipastikan secara resmi setelah terbitnya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
‘’Insyaallah tidak lama lagi, karena pelantikan kepala daerah sudah selesai dilaksanakan,’’ ujarnya.
Disinggung ihwal kendala teknis efisiensi anggaran, mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) itu mengaku tidak ada kendala yang cukup berarti. Sebab, sebelum adanya kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, Pemkab Tuban sudah sering melakukan evaluasi anggaran.
‘’Hanya saja, kali ini (Inpres efisiensi anggaran, Red) lebih detail,’’ tandasnya. (fud/tok)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





