Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Resentralisasi, Proyek DAK Dihandel Pusat?

M. Mahfudz Muntaha
Penulis: M. Mahfudz Muntaha❯

 

Photo
Photo

 


Advertisement

RADARTUBAN – Anggaran kegiatan revitalisasi lembaga pendidikan termasuk yang tidak terkena dampak efisiensi.

Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban Abdul Rakhmat.

Disampaikan Rakhmat, meski ada efisiensi anggaran dari dana transfer ke daerah (TKD), tapi tidak mengurangi kegiatan fisik di lingkup dinas pendidikan.

Advertisement

‘’Proyek fisik renovasi bangunan sekolah, misalnya, kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus (DAK) ini tidak ada yang dihilangkan,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Dari sekian kegiatan di dinas pendidikan, terang Rakhmat, yang terkena pemangkasan anggaran hanya kegiatan perjalanan dinas, rapat, pengadaan alat tulis kantor (ATK), dan beberapa kegiatan perkantoran lainnya.

Advertisement

Sementara kegiatan fisik tidak ada yang tersasar. ‘’Di disdik, efisiensi hanya sekitar 1,5 persen, itu dari anggaran perjalanan dinas, rapat, makan minum, dan alat tulis kantor (ATK),’’ ujarnya.

Hanya saja, lanjut mantan staf bupati tersebut, pelaksanaan anggaran dari pemerintah pusat pada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.

Jika selama ini DAK masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pelaksana proyeknya dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait atau desentralisasi.

Kali ini, rencananya langsung dihandel pemerintah pusat atau kembali sentralisasi.

‘’Jadi, rencananya yang mengerjakan langsung dari pemerintah pusat,’’ jelasnya.

Pada awal Maret lalu, terang Rakhmat, sudah ada surat dari pemerintah pusat terkait titik-titik sekolah yang bakal direvitalisasi menggunakan DAK.

Jumlahnya kurang lebih 80 sekolah dari jenjang SD hingga SMP.

Total anggarannya mencapai puluhan miliar.

‘’Seperti apa kebijakan pastinya, kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, apakah benar akan diambil alih oleh pemerintah pusat atau tidak,’’ imbuhnya.

Senada ditegaskan Bupati Aditya Halindra Faridzky.

Bupati muda yang karib disapa Mas Lindra itu menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mengurangi kegiatan fisik yang kepentingannya untuk masyarakat, seperti perbaikan jalan, lembaga sekolah, dan fasilitas kesehatan.

‘’Pak Presiden sudah tegas, terkait hajat hidup masyarakat, Insya Allah tidak terkena dampak efisiensi,’’ katanya. (fud/tok)

   

 

 

Advertisement
Editor : Yudha Satria Aditama
Sumber : Radar Tuban
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer