
RADARTUBAN – Meski terbilang mudah, namun belum semua perusahaan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) ke dinas terkait.
Padahal, dari masalah sepele tersebut, nomor induk berusaha (NIB) perusahaan bisa dibatalkan.
Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tuban Endah Nurul Kumarijati mengatakan, penyampaian LKPM merupakan kewajiban setiap perusahaan. Artinya, akan ada sanksi bagi perusahaan yang tidak taat.
Diungkapkan Endah, pada 2024 lalu tercatat sebanyak 428 investor yang telah melakukan LKPM. Rincian, sebanyak 376 perusahaan penanam modal dalam negeri (PMDN) dan 52 perusahaan penanaman modal asing (PMA).
Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding 2023 yang hanya 313 investor. Dari jumlah perusahaan di Tuban, masih banyak yang belum menyampaikan LKPM.
Ditegaskan Endah, perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM akan diberikan sanksi peringatan, blacklist penambahan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), hingga pencabutan izin usaha dalam jangka waktu yang telah dikategorikan—sesuai besar-kecilnya perusahaan.
‘’Pengkategorian ini berdasarkan nominal modal usahanya. Perusahaan besar yang memiliki modal di atas Rp 5 miliar wajib melaporkan LKPM setiap triwulan, sedangkan yang di bawah Rp 5 miliar hanya perlu melaporkan setiap enam bulan sekali,’’ terangnya.
Lebih lanjut, mantan Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban itu menyampaikan, selain perusahaan-perusahaan besar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga wajib menyampaikan LKPM tiap semester atau sebanyak dua kali dalam satu tahun. (saf/tok)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


