Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tuntutan Ojol Tuban Ditanggapi DPRD, BPJS Bisa Dikaver DBHCHT

M. Mahfudz Muntaha
Penulis: M. Mahfudz Muntaha❯
Komunitas ojol mengikuti rapat dengar pendapat di ruang paripurna DPRD Tuban kemarin (9/9). Mereka meminta Pemkab Tuban menanggung BPJS Ketenagakerjaan ojol.
Komunitas ojol mengikuti rapat dengar pendapat di ruang paripurna DPRD Tuban kemarin (9/9). Mereka meminta Pemkab Tuban menanggung BPJS Ketenagakerjaan ojol.

RADARTUBAN – Tuntutan komunitas ojek online (ojol) yang meminta Pemkab Tuban menanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk para driver mendapat lampu hijau dari DPRD Tuban.


Advertisement

Persetujuan secara lisan dari lembaga legislatif itu disampaikan oleh Ketua DPRD Tuban Sugiantoro dalam hearing di kantor dewan kemarin (9/9).

‘’Kalau memungkinkan, ini bisa dikaji oleh teman-teman eksekutif, karena ojol itu masyarakat yang kita wakili,’’ ujar Ketua DPRD Tuban Sugiantoro setelah rapat dengar pendapat dengan Koalisi Komunitas Ojol Tuban (KKOT).

Dalam kesempatan itu, Sugiantoro meminta kepada instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melakukan kajian.

‘’Dari kami (DPRD, Red) dalam waktu dekat akan segera ditindaklanjuti oleh komisi yang membidangi untuk melakukan pembahasan dengan eksekutif,’’ ujarnya.

Humas KKOT Hendra Bayu Probo Waskito menyampaikan apresiasi atas respon positif yang disampaikan DPRD Tuban tersebut.

Advertisement

Dirinya berharap, respon positif itu segera ditindaklanjuti dan ada langkah konkret dari pemerintah daerah.

‘’Mengingat profesi ini menjadi salah satu pekerjaan yang rawan, kami sangat berharap ada jaminan sosial yang diberikan pemerintah daerah. Jika kabupaten/kota lain bisa, semoga Kabupaten Tuban juga bisa,’’ katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban Rohman Ubaid mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi ojol memang memungkinkan untuk diberikan.

Sumber dananya akan di-cover dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), yang selama ini memang diperuntukkan bagi masyarakat pekerja rentan atau pekerja informal bukan penerima upah.

‘’Jadi, secara regulasi memang memungkinkan, bisa di-cover menggunakan DBHCHT,’’ bebernya.

Hanya saja, terang dia, saat ini masih ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, sehingga banyak anggaran yang berpotensi kembali dipotong.

Ubaid mencontohkan, pada tahun ini saja, misalnya, dari total 15 ribu penerima BPJS Ketenagakerjaan sudah diplot sesuai kuota.

Yakni, petani tembakau, buruh tembakau, tukang becak, nelayan, dan beberapa sektor pekerja lain.

‘’Kalau menambah penerima dari ojol, tentu ada kajian anggaran lagi, apakah memungkinkan untuk menambah kuota atau tidak,’’ jelasnya.

Selain itu, terang Ubaid, data ojol juga akan disandingkan dengan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) terlebih dulu.

Sehingga jaminan sosial yang diberikan tepat sasaran. (fud/tok)

Advertisement
Editor : Yudha Satria Aditama
Sumber : Radar Tuban
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kasus Tambang Ilegal di Tuban Belum Diputus, MA Kembali Perpanjang Tahanan Kota Cancoko

Kasus Tambang Ilegal di Tuban Belum Diputus, MA Kembali Perpanjang Tahanan Kota Cancoko

Mahkamah Agung kembali memperpanjang masa tahanan kota Cancoko selama 90 hari hingga Februari 2027. Kasasi kasus tambang ilegal belum diputus.

Progres Revitalisasi Dua RTH Tuban Baru 44 Persen, DPRD Sarankan Rekanan Tambah Pekerja

Progres Revitalisasi Dua RTH Tuban Baru 44 Persen, DPRD Sarankan Rekanan Tambah Pekerja

Sidak Komisi I DPRD Tuban ungkap progres RTH Bangilan dan Palang masih minus dari target. Rekanan diminta tambah tenaga kerja agar rampung tepat waktu.

Dana Transfer Pusat Berkurang, Pemkab dan DPRD Tuban Bidik Target PAD 2027 Tembus Rp 869 Miliar

Dana Transfer Pusat Berkurang, Pemkab dan DPRD Tuban Bidik Target PAD 2027 Tembus Rp 869 Miliar

Target PAD Tuban dalam R-APBD 2027 naik menjadi Rp 869 miliar di tengah penurunan dana transfer pusat. Simak strategi Pemkab dan masukan DPRD Tuban.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer