Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program CSR Penggemukan Sapi Seret Puluhan Warga Sawir ke Daftar Hitam Bank

Andreyan (An)
Penulis: Andreyan (An)❯

Pemdes Sawir bersurat resmi desak percepatan penyelesaian masalah CSR.
Pemdes Sawir bersurat resmi desak percepatan penyelesaian masalah CSR.


Advertisement

RADARTUBAN – Program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang semula digadang-gadang menyejahterakan warga, kini menyisakan persoalan.

Kolaborasi penggemukan sapi antara PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) dan Koperasi Wahyu Mitra Utama (WMU) di Desa Sawir, Kecamatan Tambakboyo, justru menyeret puluhan warga dalam status debitur bermasalah.

Program yang dimulai pada 2017 itu awalnya menyasar warga sebagai penerima manfaat. Namun, sejumlah warga kini tercatat dalam daftar hitam perbankan.

Advertisement

Ironisnya, sebagian dari mereka mengaku tidak pernah secara sadar menandatangani perjanjian kredit.

Kasus ini terungkap ketika beberapa warga hendak mengajukan pinjaman untuk kebutuhan Ramadan. Pengajuan mereka ditolak karena sistem perbankan menunjukkan adanya tunggakan.

“Saya tidak pernah tanda tangan pinjaman di bank, tapi nama saya disebut punya tunggakan. Ini sangat merugikan bagi kami yang tidak tahu apa-apa,” ujar AT, inisial salah satu warga penerima manfaat program.

Advertisement

Menurut AT, dia hanya mengikuti sosialisasi program yang disebut sebagai bantuan CSR. Warga diminta mengumpulkan dokumen.

Termasuk surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), melalui bagian Community Relations (Comrel) perusahaan.

Setelah itu, dia tidak pernah mendapat penjelasan rinci mengenai risiko hukum maupun skema pembiayaan yang melibatkan pihak ketiga, termasuk bank.

“Tidak tahu jika akibatnya jadi seperti sekarang ini,” katanya.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Tuban menyebutkan, terdapat sekitar 79 warga yang tercatat sebagai penerima manfaat program penggemukan sapi.

Dari jumlah tersebut, sekitar 22 kasus telah diselesaikan oleh perusahaan, sementara sisanya belum memperoleh kejelasan.

Penjabat Kepala Desa Sawir Clara Wanalita membenarkan persoalan tersebut.

Saat dikonfirmasi, Senin (2/3), dia menyatakan bahwa pemerintah desa tidak mengetahui secara detail perjanjian awal program yang telah berjalan cukup lama itu.

“Perjanjian awalnya kami kurang tahu, karena program tersebut sudah cukup lama. Kami juga telah berkomunikasi dengan pihak terkait untuk segera menuntaskannya secepat mungkin,” ujarnya.

Pemerintah desa, kata Clara, telah melayangkan surat resmi kepada perusahaan guna mempercepat penyelesaian masalah.

“Kami telah bersurat secara resmi, untuk mempercepat prosesnya. Agar warga Desa Sawir tidak dirugikan secara terus menerus. Terlebih keluhan para warga bisa segera tertangani,” tegasnya.

Sementara itu, Corporate Communication Regional 3 PT Solusi Bangun Indonesia Ario Patra Nugraha menjelaskan bahwa program pertanian terpadu tersebut merupakan kolaborasi antara perusahaannya, Bank Syariah Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan WMU.

Program itu dituangkan dalam perjanjian kerja sama pengembangan pertanian terpadu di Desa Sawir pada 2017.

Ario menyatakan pihaknya telah menerima informasi terkait peserta program yang masuk daftar hitam perbankan.

Menurut dia, perusahaan telah memfasilitasi pertemuan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga untuk mencari solusi. Selain itu, PT SBI juga telah melayangkan somasi kepada WMU.

“Kami telah melayangkan somasi kepada pihak WMU, untuk melakukan iktikad baik menyelesaikan kewajiban kepada warga penerima manfaat,” ujarnya.

Hingga kini, sebagian warga masih menunggu kepastian.

Program yang semula diharapkan menjadi pengungkit ekonomi desa justru meninggalkan persoalan administratif dan finansial yang belum sepenuhnya terselesaikan.(an/ds)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Delapan Kali Terbang Merauke-Tuban, Pasutri Ini Masih Menanti Kasus Perusakan Pagar Disidangkan

Delapan Kali Terbang Merauke-Tuban, Pasutri Ini Masih Menanti Kasus Perusakan Pagar Disidangkan

Pasutri asal Mlangi rela bolak-balik Merauke-Tuban demi mengawal laporan perusakan pagar rumah yang belum tuntas.

Sempat Terhenti karena Perda RTRW, Proyek Hibah Lele KKP di Enam Desa Tuban Berlanjut

Sempat Terhenti karena Perda RTRW, Proyek Hibah Lele KKP di Enam Desa Tuban Berlanjut

KKP memerintahkan PT Adi Karya melanjutkan proyek hibah budidaya lele di enam desa Tuban yang sempat terkendala tata ruang.

Buruh Kalah Voting, UMK Tuban 2027 Disepakati Naik Jadi Rp 3,413 Juta

Buruh Kalah Voting, UMK Tuban 2027 Disepakati Naik Jadi Rp 3,413 Juta

Mayoritas anggota DPK Tuban menyepakati UMK 2027 sebesar Rp 3,413 juta. Usulan serikat buruh dengan alfa 1 tak disetujui.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer