Kebijakan WFH Diperluas ke Swasta, Tapi Banyak Sektor Dikecualikan

RADARTUBAN – Pemerintah mulai memperluas kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), namun juga menyasar sektor swasta, badan usaha milik negara (BUMN), hingga badan usaha milik daerah (BUMD).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026.

Melalui aturan itu, pemerintah mengimbau perusahaan untuk menerapkan WFH sebagai bagian dari upaya penghematan konsumsi energi.

Dalam edaran tersebut, terdapat tiga poin utama. Pertama, perusahaan diminta menerapkan WFH satu hari kerja dalam sepekan dengan pengaturan teknis disesuaikan kondisi masing-masing.

Baca Juga: WFH Bukan Liburan, Mensos Saifullah Yusuf Tegas Ancam ASN Nakal dengan Sanksi hingga Pemecatan

Kedua, perusahaan didorong mengoptimalkan pemanfaatan energi di tempat kerja. 

Ketiga, pelaksanaan kebijakan melibatkan pekerja, buruh, maupun serikat pekerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Tuban, Rohman Ubaid mengatakan, kewenangan pemerintah daerah dalam kebijakan ini terbatas.

Meski surat edaran telah diterbitkan pemerintah pusat, keputusan penerapan tetap berada di masing-masing perusahaan.

“Kami akan meneruskan surat edaran tersebut dan menindaklanjuti ke perusahaan melalui surat pengantar agar mendapat perhatian,” ujarnya, Senin (6/4).

Dia menjelaskan, peran dinas lebih pada pemantauan dan sosialisasi. Hal itu karena edaran tersebut ditujukan langsung kepada pimpinan perusahaan, sehingga implementasinya menjadi kebijakan internal.

Menurut Ubaid, perusahaan memiliki keleluasaan dalam mengatur teknis pelaksanaan, termasuk jam kerja WFH. “Tidak tertutup kemungkinan perusahaan mengatur sesuai kesanggupannya, sehingga tidak harus dilaksanakan secara serentak,” katanya.