
RADARTUBAN – Belum kelar masalah harga material bangunan yang naik signifikan menyusul lonjakan harga energi global.
Kini, proyek pemerintah kembali dihadapkan pada persoalan stok besi dan baja yang semakin menipis. Bahkan, stok yang tersisa diperkirakan hanya mampu bertahan hingga akhir April ini.
Dilansir dari Jawa Pos, Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Timur Hana Belladina mengatakan, menipisnya stok besi dan baja ini karena belum adanya penjelasan teknis terkait Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 23 Tahun 2026 yang mewajibkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk sejumlah komoditas impor besi dan baja.
Padahal, terang dia, aturan tersebut mulai resmi diberlakukan pada 20 Mei nanti. Itulah sebabnya banyak importir yang menahan pembelian besi dan baja, karena khawatir tidak memenuhi ketentuan. Akibatnya, stok besi dan baja yang tersedia di tanah air semakin menipis.
Baca Juga: Anggaran Proyek Konstruksi di Tuban Terpaksa Dihitung Ulang karena Harga Material Melonjak
‘’Karena belum ada solusi, sehingga para importir belum berani melakukan pembelian,’’ katanya.
Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Proyek Konstruksi Indonesia (Aproki) Aslakhul Umam mengatakan, tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor besi dan baja berpotensi memicu keterlambatan pengerjaan proyek pemerintah.
‘’Sementara produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan,’’ tandasnya.
Lantas, bagaimana nasib proyek Pemkab Tuban yang mengandalkan bahan baku besi dan baja?
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahaan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Tuban Agung Supriyadi belum bisa memberikan pernyataan apa pun terkait persoalan tersebut.
Saat ini, terang dia, yang menjadi fokus pemerintah daerah, adalah menyesuaikan harga perkiraan sendiri (HPS) sejumlah paket proyek yang telah dicanangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026 dengan harga pasar hari ini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




