Setahun Lebih Jabatan Kepala OPD Kosong, Wajar Publik Bertanya Ada Apa?
RADARTUBAN – Hal yang wajar. Kekosongan sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II di lingkup Pemkab Tuban hingga setahun lebih berpotensi memicu spekulasi publik.
Selain pertanyaan “ada apa?”, ketiadaan pucuk pimpinan secara definitif dapat memperlambat proses konsolidasi organisasi dan promosi karir bagi pejabat eselon di bawahnya.
Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tuban Wawan Purwadi mengatakan, kekosongan jabatan setingkat kepala dinas dalam waktu lama sangat disayangkan.
Utamanya pada posisi jabatan strategis seperti Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB), dan Direktur RSUD dr. Koesma.
Ketiganya merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.
‘’Jangankan setahun, tiga bulan saja sebenarnya sudah terbilang lama dan harus segera diisi (pejabat definitif, red). Apalagi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis, seperti dinas pendidikan dan kesehatan,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban, kemarin (19/8).
Menurutnya, kekosongan jabatan pada OPD strategis, utamanya yang berkaitan dengan palayanan dasar pendidikan dan kesehatan tidak boleh dibiarkan terlalu lama.
‘’Tidak bermaksud menoleransi OPD lain yang (jabatan definitif kepala dinasnya, red) kosong. Namun, OPD yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus menjadi perhatian khusus,’’ tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pengisian jabatan merupakan hak prerogatif bupati. Namun, ketika kekosongan itu berlangsung lama, bahkan lebih dari setahun, maka menjadi hal wajar dan lumrah apabila muncul spekulasi publik dan mempertanyakannya.
‘’Pertanyaan yang paling mendasar adalah, ‘ada apa?’,’’ ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
