Perda RTRW Tuban Didesak Segera Direvisi agar Tak Hambat Program Strategis Pusat

RADARTUBAN – Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban didesak segera direvisi.

Regulasi tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat agar tidak menghambat pelaksanaan program strategis kementerian yang menyasar masyarakat di daerah.

Persoalan itu mencuat setelah pelaksanaan program hibah tematik budidaya ikan lele dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Prunggahan Wetan, Kecamatan Semanding, terkendala proses pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Baca Juga: Dinas PUPR PRKP Tuban: Revitalisasi Taman Hutan Kota Tuban Abhipraya Tuntas Akhir Tahun

Hambatan tersebut diduga berkaitan dengan ketentuan dalam Perda RTRW Kabupaten Tuban.

Padahal, program yang merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan tersebut juga menyasar sejumlah desa lainnya di Tuban.

Selain mendukung ketersediaan pangan, program itu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Kepala Desa Prunggahan Wetan Hari Winarko mengatakan, penataan ruang di tingkat kabupaten seharusnya mengacu pada kebijakan tata ruang di tingkat provinsi dan nasional.

Hal itu, menurut dia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

"Artinya, perda tata ruang kabupaten tidak boleh berdiri sendiri. Harus nyambung dan bersinergi dari atas hingga bawah. Apa yang ditetapkan dan menjadi program strategis nasional wajib diakomodasi dan diberi ruang dalam peta tata ruang kabupaten," kata Hari kepada Jawa Pos Radar Tuban, Senin (10/11).

Dia menilai kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat semestinya mendapat dukungan melalui regulasi di tingkat daerah. Karena itu, ketentuan tata ruang tidak seharusnya justru menjadi penghambat pelaksanaan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hari mencontohkan program hibah tematik budidaya lele dari KKP. Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, namun juga membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat desa.