Negara Sedang Darurat Bencana, Mengapa Program Tak Mendesak Masih Lanjut?

RADARTUBAN - Ketika bencana alam seperti gempa bumi di NTT, kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan, hingga letusan gunung berapi terjadi berturut-turut, pemerintah kembali dikritik soal bagaimana mereka membagi prioritas anggaran dan menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat.

Di saat krisis, negara tidak cukup hanya mengirimkan petugas ke lokasi. Hal yang paling dibutuhkan warga terdampak adalah kepastian bantuan dasar, perlindungan bagi anak-anak dan perempuan, serta jaminan pemulihan hidup yang ditopang oleh anggaran memadai.

Akademisi Hukum Tata Negara Feri Amsari mengingatkan pentingnya peran negara dalam situasi ini.

Baca Juga: Prabowo Hadiri Kondangan Saat Bencana, Pandji Soroti Kehadiran Presiden di Tengah Krisis

Lewat kanal YouTube OWRITE, dia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah mengatur jelas siapa yang paling bertanggung jawab saat musibah terjadi.

“Penanggung jawab penanggulangan bencana menurut Pasal 5 UU Penanggulangan Bencana adalah pemerintah, yakni Presiden Republik Indonesia. Dia adalah sentral penanggulangan bencana,” kata Feri dalam unggahan video tersebut.

Feri menjelaskan, tugas pemerintah tidak hanya menyelamatkan korban saat bencana terjadi. Negara juga wajib mengurangi risiko bencana lanjutan, memulihkan trauma para korban, melindungi kelompok yang rentan, serta memenuhi kebutuhan dasar warga secara adil.

Urgensi Pengalihan Anggaran untuk Bencana

Isu ini lantas memicu perdebatan soal mana yang harus didahulukan dalam penggunaan uang negara. 

Dia mempertanyakan, apakah program-program prioritas pemerintah perlu terus berjalan seperti biasa saat situasi negara sedang darurat bencana.

Tidak hanya itu, dia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menyarankan agar anggarannya dialihkan sementara waktu untuk membantu penanganan bencana.