
STRATEGI politik NU adalah untuk mencapai politik kebangsaan. NU tidak pernah berpikir tentang kepentingannya sendiri. Terlebih, jika hanya bicara soal politik praktis.
Namun demikian, NU tidak boleh absen dalam setiap gelaran pemilu maupun pilkada. Termasuk Pilkada 2024 ini. Ketika memiliki kader yang layak dicalonkan menjadi kepala daerah, kenapa tidak.
Kader-kader NU harus hadir untuk mewujudkan politik kebangsaan. Politik yang bertujuan untuk memajukan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
NU memiliki basis yang cukup besar. Maka, basis yang besar ini harus mampu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin demi menghadirkan kebermanfaatan NU untuk umat. Tapi sayang, selama ini NU seakan dimanfaatkan oleh orang luar—yang bukan NU.

Setiap momen pesta demokrasi, NU selalu dianggap menjadi suara penentu. Namun, setelah itu dicampakkan dan diabaikan. Karena itu, yang di bawah juga harus ikut mengambil sikap—bahwa NU bukan sapi perah yang bisa dimanfaatkan begitu saja.
Tokoh-tokoh NU harus tahu dan selalu ingat tentang sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU yang ditulis KH Achmad Siddiq. Secara garis besar, pedoman berpolitik warga NU tertuang dalam naskah Khittah 1926 yang dimulai dari Muqaddimah hingga Khotimah yang terdiri dari sembilan penjelasan.
Dalam naskah tersebut, KH Achmad Siddiq menegaskan bahwa Khittah NU tidak hanya dirumuskan berdasarkan teori saja, namun berdasar pengalaman yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun lamanya. Selain mengembalikan organisasi pada rel awal pendirian organisasi, tujuan kembali ke khittah juga untuk kepentingan bangsa.
Karenanya, jangan sampai pemahaman terhadap politik yang dibangun para muassis dipahami secara sepenggal-sepenggal. Apalagi pada momen politik seperti sekarang ini. Perlu adanya gerakan maraton untuk memahami khittah NU yang sesungguhnya. Konsep-konsep nalar berpikir kiai NU dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Yakni, ingin mewujudkan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah berdasar keagamaan dan kebangsaan.
Sebagai warga NU, kita tidak menginginkan medan yang curam maupun terjal. Dengan kekuatan NU yang besar, seharusnya bisa mengambil jalan tengah—sesuai dengan kepentingan umat. Termasuk dalam Pilkada 2024 ini.
Nah, agar kita sebagai warga NU tidak salah dalam mengambil sikap politik. Berikut sembilan pedoman berpolitik warga NU hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta:
1) Berpolitik bagi NU mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2) Politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama: terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir dan batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat;
3) Pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama;
4) Haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat…;
5) Dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama;
6) Dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah; 7) Dengan dalih apa pun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan;
8) Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu’ dan saling menghargai satu sama lain, sehingga tetap terjaga persatuan dan kesatuan; dan
9) Menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional—untuk mencip-takan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi, serta berpartisipasi dalam pembangunan. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

