
Pasangan calon (paslon) bupati-wakil bupati yang menjadi kontestan Pilkada 2024 wajib menyetorkan rekening khusus dana kampanye (RKDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jika tidak, sanksi diskualifikasi siap menanti. (Jawa Pos Radar Tuban edisi Jumat, 20 September 2024).
SEPINTAS, sanksi dari KPU kepada paslon yang tidak menyetorkan RKDK itu terkesan tegas dan berani. Tidak ada tawar menawar. Namun, bagi yang sudah terbiasa melihat aturan penyelenggaraan pemilu, semua itu terkesan formalistik dan “fufufafa".
Tapi kan sanksinya tegas—diskualifikasi? Inilah pentingnya literasi (baca: kemampuan membaca sesuatu secara teks dan konteks). Memahami aturan tidak bisa hanya dilihat dari kulitnya.

saja langsung jadi.
Artinya, sanksi diskualifikasi bagi paslon yang tidak menyetorkan RKDK ini sangat menghiperbola. Terlalu berlebihan. Mana mungkin hanya sekadar membuat RKDK saja tidak mampu.
Sementara itu—di sisi lain, laporan awal dana kampanye (LADK) maupun laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) malah terkesan hanya formalitas. Penting dilaporkan. Penyelenggara pemilu tidak peduli: apakah yang dilaporkan itu bohong atau benar.
Inilah uniknya aturan main pemilu di negara kita. Yang substansi dianggap tidak substansi, tapi yang tidak substansi malah dianggap substansi.
Merujuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelum-sebelumnya, tampak bahwa pelaporan dana awal dan pengeluaran kampanye hanya formalitas. Tidak lebih hanya sekadar untuk memenuhi syarat administrasi.
Saya masih ingat betul pernyataan yang pernah disampaikan oleh salah satu komisioner KPUK Tuban periode sebelumnya. Dia mengatakan bahwa pelaporan dana kampanye yang masuk dalam RKDK hanya dilihat secara administrasi.
Yakni, berdasar standar pelaporan dari akuntan publik. Dan, standar yang diaudit hanya berdasar dana yang masuk RKDK. Soal apakah laporan yang disampaikan dalam RKDK jujur atau tidak, itu soal lain, dan tidak ada sanksi.
Hal di atas menandaskan bahwa tidak ada proses audit investigatif yang dilakukan. Sudahlah, penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu tidak perlu denial dan fufufafa dengan fakta yang sudah jamak ini. Jelas menjadi rahasia publik bahwa antara fakta di lapangan dengan yang dilaporkan tidak sesuai.
Dan, jelas pula menjadi rahasia publik bahwa biaya pemilu maupun pilkada itu amat mahal. Artinya, jika saja ada audit investigatif yang dilakukan Bawaslu, saya meyakini banyak sekali pembiayaan kegiatan kampanye yang tidak fair.
Lihat saja sekarang. Meski belum ditetapkan sebagai paslon bupati-wakil bupati, namun banner paslon sudah bertebaran di mana-mana. Rapat koordinasi dan sosialisasi sudah berjalan hampir saban hari.
Dari mana uangnya dan apakah itu bentuk pelanggaran? Hampir dapat dipastikan Bawaslu akan menjawab: sekarang belum waktunya kampanye. Sehingga, segala bentuk kegiatan tidak bisa disebut pelanggaran kampanye. Yes, begitu-lah “template-nya”.
Inilah fakta pemilu/pilkada bangsa ini. Yang dianggap penting dan harus dipertanggungjawabkan bukan hal yang substantif, tapi sebaliknya—hal-hal yang tidak cukup penting—dan orang awam sekalipun tahu.
Ya, menyetorkan RKDK itu penting sebagai bentuk pelaporan administrasi, tapi bukan itu substansinya, Paejo... Substansi dalam mewujudkan pemilu/pilkada yang sehat adalah kejujuran. Tapi sial, itulah yang sekarang mulai hilang.
Sekali lagi, tidak perlu denial dan fufufafa. Sumbangan dana kampanye dalam bentuk tunai sudah menjadi hal jamak dilakukan oleh peserta pemilu/pilkada.
Sehingga, ini hanya soal good will dari penyelenggara pemilu. Seperti halnya money politics. Saya meyakini bahwa setiap dari kita, khususnya Bawaslu—memiliki kesadaran bahwa politik uang adalah racun yang merusak demokrasi.
Namun, selama itu pula benalu pemilu/pilkada ini tidak pernah bisa dipangkas. Sebaliknya, saban lima tahun sekali hidup dan tumbuh—menjalar menggerogoti demokrasi bangsa ini.
Dan, serupa dampak benalu pada pohon yang perlahan menjalar dari satu tangkai ke tangkai yang lain. Lama-lama pohon itu akan mati.
Lantas, bagaimana dengan nasib demokrasi bangsa ini? Wallahualam. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

