Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Verval DTSEN dan Keputusan Tepat Selesaikan Problem Kemiskinan?

A
Penulis: Ahmad Atho’illah❯
Ahmad Atho’illah Kolumnis/Wartawan Jawa Pos Radar Tuban
Ahmad Atho’illah Kolumnis/Wartawan Jawa Pos Radar Tuban

Advertisement

RADARTUBAN- Dari sekian persoalan di Kabupaten Tuban, satu-satunya pekerjaan rumah yang tidak pernah bisa diselesaikan adalah data angka kemiskinan (berdasar hasil survei BPS). Siapa pun bupatinya, angka kemiskinan di Kota Legen selalu menempati peringkat lima terbawah dengan persentase penduduk miskin tertinggi setelah Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Probolinggo.

Saking konsistennya menempati peringkat lima sebagai daerah termiskin dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Tuban seakan tidak percaya dengan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebenarnya, jika merujuk data BPS sejak 2010, angka kemiskinan di Tuban sempat mengalami periode penyusutan cukup signifikan. Saat itu, angka kemiskinan di Bumi Ronggolawe tercatat sebesar 20,19 persen. Setahun kemudian, 2011 turun menjadi 18,78 persen. Lalu, turun lagi menjadi 17,84 persen pada 2012, 17,23 persen di 2013, dan tersisa 16,64 di periode 2014.

Advertisement

Namun, setelah itu kembali naik menjadi 17,08 persen di 2015 dan 17,14 persen di 2016. Pasca dua tahun naik secara berturut-turut, pada 2017 berhasil turun lagi menjadi 16,87 persen, lalu 15,31 di 2018, dan 14,58 persen di 2019.

Tren fluktuatif kembali terjadi pada 2020. Saat itu, jumlah penduduk miskin di daerah pesisir ujung barat Jawa Timur ini naik menjadi 15,91 persen. Kemudian naik lagi menjadi 16,13 persen pada 2021. Setelah itu turun lagi dan cukup konsisten. Hanya saja, persentasenya sangat sedikit. Dimulai pada 2022 tercatat 15,02 persen, lalu turun menjadi 14,91 persen di 2023, kemudian turun lagi menjadi 14,36 persen di 2024, dan di periode Maret 2025 lalu menjadi 14,13 persen (168,9 ribu jiwa), atau hanya turun 0,23 persen dari sebelumnya 171,2 ribu jiwa.

Jika dikalkulasi secara keseluruhan—selama 16 tahun terakhir, angka kemiskinan di Tuban mengalami penurunan 6,06 persen, atau rata-rata 0,37 persen per tahun. Namun, apakah penurunan angka kemiskinan sebesar 6,06 persen selama 16 tahun itu dapat dikatakan berhasil atau tidak? Penulis tidak memiliki cukup kompetensi untuk menilai. Yang pasti, program pengentasan kemiskinan—baik berupa bantuan sosial maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat telah secara konsisten dilakukan pemerintah saban tahun dengan anggaran mencapai puluhan hingga ratusan miliar.

Advertisement

Lantas, kenapa Kabupaten Tuban tidak pernah beranjak dari lima besar daerah termiskin di Jawa Timur? Jawaban atas pertanyaan ini sangat subjektif. Pertama, setiap bupati/wali kota se-Jatim, dan bahkan se-Indonesia juga berlomba-lomba mengurangi angka kemiskinan di daerah masing-masing. Artinya, setiap kabupaten/kota sama-sama berupaya memerangi angka kemiskinan berdasar data BPS.

Kedua, bisa jadi program penanganan kemiskinan yang selama ini dicanangkan Pemkab Tuban tidak efektif, sehingga tidak mampu mengangkat kesejahteraan keluarga miskin. Ketiga sekaligus yang menjadi syak wasangka pemerintah daerah, adalah ketidakakuratan data BPS.

Dan mungkin sebab jawaban subjektif yang terakhir itulah, saat ini Pemkab Tuban berupaya mencari pembenaran data melalui kegiatan verifikasi faktual (verval) data kependudukan masyarakat Tuban secara mandiri. Agenda tandingan melawan hegemoni data BPS bertajuk Ayo Sukseskan Verval DTSN 2026 Kabupaten Tuban itu melibatkan hampir semua komponen ASN di lingkup Pemkab Tuban. Dari jajaran pejabat eselon II hingga tenaga pendidik dan PPPK di setiap lembaga pendidikan. Bahkan, dalam kesempatan wawancara bersama sejumlah wartawan beberapa hari lalu, Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono juga akan turun langsung untuk memastikan validasi data dalam agenda verval tersebut.

Keinginan kuat Pemkab Tuban untuk melakukan validasi data, khususnya angka kemiskinan ini tidak lepas dari berbagai program penanganan kemiskinan yang terus dikucurkan saban tahun. Sebab, data yang disajikan BPS seakan menafikan sebagian besar program penanganan kemiskinan Pemkab Tuban. Seakan program yang telah dijalankan tidak berhasil. Padahal, anggaran yang digelontorkan tidak sedikit. Namun, semua itu seakan sia-sia ketika dihadapkan dengan data BPS yang selalu menempatkan Kabupaten Tuban di peringkat lima sebagai daerah termiskin se-Jatim.

Advertisement
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

765 CJH Tuban Difasilitasi Pembuatan Paspor 

765 CJH Tuban Difasilitasi Pembuatan Paspor 

Sebanyak 765 calon jemaah haji Tuban difasilitasi pembuatan paspor oleh Forum KBIHU dan Kantor Imigrasi Tanjung Perak agar tidak perlu datang ke Surabaya.

Awali Popda Jatim 2026, Kontingen Tuban Amankan Dua Emas dan Masuk Peringkat 16 Besar

Awali Popda Jatim 2026, Kontingen Tuban Amankan Dua Emas dan Masuk Peringkat 16 Besar

Kontingen Kabupaten Tuban raih 6 medali (2 emas, 1 perak, 3 perunggu) di pekan pertama Popda Jatim 2026 dan duduki peringkat ke-16 sementara.

Progres Revitalisasi Dua RTH Tuban Baru 44 Persen, DPRD Sarankan Rekanan Tambah Pekerja

Progres Revitalisasi Dua RTH Tuban Baru 44 Persen, DPRD Sarankan Rekanan Tambah Pekerja

Sidak Komisi I DPRD Tuban ungkap progres RTH Bangilan dan Palang masih minus dari target. Rekanan diminta tambah tenaga kerja agar rampung tepat waktu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer