
RADARTUBAN- Puisi "Jika" karya budayawan Butet Kartaredjasa yang viral setelah dibacakan pada acara Terus Terang Goes to Campus di Universitas Islam Indonesia (UII) pada 19 Mei lalu—mengingatkan saya dengan frasa jika-maka dan meskipun-bisa.
Jika Pak Butet mendeklamasikan puisi Jika sebagai otokritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan hilangnya etika di ranah politik dalam bentuk metafora, saya ingin mengajak pembaca melihat Indonesia dengan frasa “jika-maka dan meskipun-bisa”.
Mari kita mulai melihat Indonesia menggunakan frasa tersebut dari program makan bergizi gratis (MBG).
Jika pemerintah mampu menggelontorkan anggaran ratusan triliun untuk memuluskan program MBG, maka semestinya pemerintah juga bisa menggelontorkan anggaran yang sama untuk program pendidikan dan kesehatan.
Jika pemerintah bisa membangun puluhan ribu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia hingga pelosok desa dengan ukuran bangunan serta standar dan pengelolaan yang sama dari tingkat pusat hingga bawah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan hanya dalam waktu kurang lebih dua tahun, maka seharusnya dan semestinya pemerintah juga bisa membangun sekolah dengan standar serta pengelolaan dan sarana-prasarana yang sama dari tingkat pusat hingga bawah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan sehingga tidak ada ketimpangan dan kesenjangan pendidikan.
Namun, kenapa meskipun pemerintah bisa menyeragamkan standar, sarana-prasarana, serta pengelolaan yang sama pada program MBG, tapi tidak bisa menerapkan kebijakan yang sama di pendidikan?
Jika pemerintah bisa memberikan upah yang layak serta tunjangan yang mencukupi terhadap pegawai dapur SPPG, dan bahkan kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntannya bisa diangkat langsung menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa melalui proses pengabdian yang panjang, maka seharusnya dan sudah sewajarnya pemerintah juga bisa memberikan perlakukan yang sama terhadap pendidik, khususnya guru dan tenaga honorer untuk diberikan gaji yang layak serta tunjangan yang cukup. Bahkan, juga semestinya bisa diangkat menjadi PPPK.
Lantas, kenapa meskipun pemerintah bisa memberikan kesejahteraan terhadap pegawai SPPG, tapi tidak bisa memberlakukan kebijakan yang sama untuk para pejuang masa depan bangsa?
Jika pemerintah bisa menggelontorkan anggaran ratusan miliar hingga triliunan untuk pengadaan kaus kaki, tablet, hingga motor listrik bagi pegawai SPPG, maka logikanya juga bisa mengalokasikan anggaran yang sama untuk membantu peningkatan SDM guru melalui bantuan perangkat pembelajaran, khususnya bantuan motor untuk guru yang mengajar di daerah pelosok atau pedalaman, sehingga tidak ada lagi cerita guru honorer seperti Pak Agustinus dengan gaji Rp 223 ribu per bulan yang saban hari berangkat ke sekolah di pedalaman Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan menebeng truk.
Juga tidak ada lagi cerita guru honorer yang diberhentikan lantaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang didapat sekolah tidak diperbolehkan untuk menggaji guru, seperti yang dialami Mely Mesche Giri, guru honorer di SMP Negeri 2 Hawu Mehara, Nusa Tenggara Timur.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




