Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Melihat Indonesia dari Frasa Jika-Maka dan Meskipun-Bisa

A
Penulis: Ahmad Atho’illah❯
Ahmad Atho
Ahmad Atho'illah, Kolumnis/Wartawan Jawa Pos Radar Tuban

Advertisement

RADARTUBAN- Puisi "Jika" karya budayawan Butet Kartaredjasa yang viral setelah dibacakan pada acara Terus Terang Goes to Campus di Universitas Islam Indonesia (UII) pada 19 Mei lalu—mengingatkan saya dengan frasa jika-maka dan meskipun-bisa.

Jika Pak Butet mendeklamasikan puisi Jika sebagai otokritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan hilangnya etika di ranah politik dalam bentuk metafora, saya ingin mengajak pembaca melihat Indonesia dengan frasa “jika-maka dan meskipun-bisa”.

Mari kita mulai melihat Indonesia menggunakan frasa tersebut dari program makan bergizi gratis (MBG).

Advertisement

Jika pemerintah mampu menggelontorkan anggaran ratusan triliun untuk memuluskan program MBG, maka semestinya pemerintah juga bisa menggelontorkan anggaran yang sama untuk program pendidikan dan kesehatan.

Jika pemerintah bisa membangun puluhan ribu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia hingga pelosok desa dengan ukuran bangunan serta standar dan pengelolaan yang sama dari tingkat pusat hingga bawah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan hanya dalam waktu kurang lebih dua tahun, maka seharusnya dan semestinya pemerintah juga bisa membangun sekolah dengan standar serta pengelolaan dan sarana-prasarana yang sama dari tingkat pusat hingga bawah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan sehingga tidak ada ketimpangan dan kesenjangan pendidikan.

Namun, kenapa meskipun pemerintah bisa menyeragamkan standar, sarana-prasarana, serta pengelolaan yang sama pada program MBG, tapi tidak bisa menerapkan kebijakan yang sama di pendidikan?

Advertisement

Jika pemerintah bisa memberikan upah yang layak serta tunjangan yang mencukupi terhadap pegawai dapur SPPG, dan bahkan kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntannya bisa diangkat langsung menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tanpa melalui proses pengabdian yang panjang, maka seharusnya dan sudah sewajarnya pemerintah juga bisa memberikan perlakukan yang sama terhadap pendidik, khususnya guru dan tenaga honorer untuk diberikan gaji yang layak serta tunjangan yang cukup. Bahkan, juga semestinya bisa diangkat menjadi PPPK.

Lantas, kenapa meskipun pemerintah bisa memberikan kesejahteraan terhadap pegawai SPPG, tapi tidak bisa memberlakukan kebijakan yang sama untuk para pejuang masa depan bangsa?

Jika pemerintah bisa menggelontorkan anggaran ratusan miliar hingga triliunan untuk pengadaan kaus kaki, tablet, hingga motor listrik bagi pegawai SPPG, maka logikanya juga bisa mengalokasikan anggaran yang sama untuk membantu peningkatan SDM guru melalui bantuan perangkat pembelajaran, khususnya bantuan motor untuk guru yang mengajar di daerah pelosok atau pedalaman, sehingga tidak ada lagi cerita guru honorer seperti Pak Agustinus dengan gaji Rp 223 ribu per bulan yang saban hari berangkat ke sekolah di pedalaman Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan menebeng truk.

Juga tidak ada lagi cerita guru honorer yang diberhentikan lantaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang didapat sekolah tidak diperbolehkan untuk menggaji guru, seperti yang dialami Mely Mesche Giri, guru honorer di SMP Negeri 2 Hawu Mehara, Nusa Tenggara Timur.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Puluhan Dapur MBG di Tangsel Disuspend, Program Diperketat BGN

Puluhan Dapur MBG di Tangsel Disuspend, Program Diperketat BGN

Sebanyak 20 dapur MBG di Tangsel disuspend akibat masalah standar dan operasional. BGN lakukan evaluasi untuk perbaikan layanan.

Batam Hentikan Operasional 53 SPPG Sementara, Terkendala Dana MBG

Batam Hentikan Operasional 53 SPPG Sementara, Terkendala Dana MBG

Sebanyak 53 SPPG di Batam berhenti sementara akibat dana MBG belum cair. BGN membantah adanya penghentian program.

Mengenal Paket C, Jalur Pendidikan Nonformal yang Lulusannya Bisa Jadi Anggota DPR

Mengenal Paket C, Jalur Pendidikan Nonformal yang Lulusannya Bisa Jadi Anggota DPR

Apa itu Paket C? Kenali program pendidikan nonformal, kedudukan ijazah, durasi pembelajaran, hingga peluang bagi lulusannya bisa menjadi DPR.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer