RADARTUBAN- Gelombang aksi tandingan mendukung program makan siang bergizi gratis (MBG) akhirnya sampai juga di Tuban. Kemarin (26/5), massa aksi yang diklaim mencapai 10 ribu lebih menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Tuban.
Sebagai orang yang mengedepankan husnuzan, saya meyakini bahwa mereka yang menggelar aksi demonstrasi, baik yang menuntut MBG dihentikan maupun yang berharap MBG tetap dilanjutkan, adalah sama-sama ingin agar tata kelola MBG menjadi lebih baik, transparan, akuntabel, dan tidak membebani fiskal negara.
Dan untuk menjadi lebih baik, maka tata kelola program yang menghabiskan anggaran ratusan triliun ini harus dievaluasi secara total dan dikembalikan pada tujuan awal, yakni untuk memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan.
Yang dimaksud kelompok rentan adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam konteks ini, maka yang berhak menerima makan gratis dari pajak rakyat ini adalah mereka yang mengalami kesusahan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan makan bergizi, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Tertinggal merupakan wilayah dengan kualitas pembangunan dan ekonomi masyarakat yang masih rendah, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Sedangkan terdepan, adalah wilayah yang berada di garis perbatasan langsung dengan negara tetangga, baik di darat maupun di laut. Dan terluar merupakan wilayah yang terletak di pulau-pulau terpencil yang aksesnya masih sulit.
Sebagaimana diketahui, gelombang aksi dari kalangan mahasiswa dan rakyat kembali pecah setelah terbongkarnya kasus korupsi tata kelola MBG yang dilakukan oleh Dadan cum suis. Dari kasus ini, pemerintah akhirnya mulai membuka mata bahwa tata kelola program MBG sangat amburadul dan menjadi sarang korupsi hingga tingkat yayasan yang menjadi mitra dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Bagi kelompok yang menentang MBG, mereka menilai bahwa program ini sudah tidak layak diteruskan. Ibarat sebuah bangunan, program andalan Prabowo-Gibran ini sudah rusak sejak lapisan bawah, sehingga dibenahi dalam bentuk apa pun tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, jika diteruskan bakal timbul masalah baru yang tidak akan pernah selesai.
Kelompok yang menentang MBG mengibaratkan program ini seperti konstruksi bangunan yang sejak awal tidak sesuai spesifikasi. Karena itu, tidak cukup hanya sekadar memperbaiki sebagian sisi yang retak. Sekalipun tampak mulus setelah diperbaiki, sejatinya adalah rapuh. Dan risiko dari kerapuhan yang terus dibiarkan, adalah keruntuhan.
Jika bangunan yang dimaksud adalah sebuah hunian, maka keruntuhan itu berpotensi membawa korban. Dan yang menjadi korban adalah pemilik rumah. Dalam konteks MBG, yang menjadi korban adalah rakyat Indonesia. Sebab, jika program ini tetap dipaksakan dengan konsep gagal yang dicanangkan Dadan, maka hampir dapat dipastikan kapasitas fiskal negara bakal boncos.
Dan ketika APBN sudah menipis, maka solusinya adalah menaikan pajak, BBM, dan mencabut subsidi secara pelan-pelan. Itulah yang sekarang mulai kita rasakan. Padahal, negara belum sepenuhnya boncos. Bayangkan jika negara benar-benar bangkrut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
