
RADARTUBAN - Kisah hidup Nasirudin dan almarhum Pak Kasmain, pasien miskin asal Tuban yang sempat mengalami kesulitan biaya setelah dirujuk ke RSUD dr. Soetomo Surabaya lantaran tidak adanya fasilitas ambulan gratis bagi pasien rawat jalan, adalah satu dari sekian banyak potret belum tercapainya cita-cita kemerdekakan yang diproklamirkan para founding father.
Dan andai semua berani jujur serta memiliki kehendak bebas atas apa yang dipikirkan, sebagian besar dari kita, termasuk keluarga Pak Kasmain dan Nasirudin, sepertinya bakal melakukan hal serupa seperti tukang cukur asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang enggan mengibarkan bendera Mereh Putih lantaran merasa belum merdeka.
Namun, sikap tersebut bukan karena tidak mencintai negara ini, melainkan karena pemerintah yang tidak serius mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Baca Juga: Merdeka tapi Terikat: Praktik Perbudakan Adat yang Masih Hidup di Sumba Modern
Tidak bermaksud membenarkan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Namun, pemerintah sepertinya harus membaca ulang cita-cita kemerdekaan yang menjadi konsensus para pendiri bangsa yang termaktub dalam Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dari kalimat ini, dapat kita bayangkan betapa bijaksana dan luhurnya cita-cita kemerdekaan yang dirumuskan para pendahulu. Dan dari kalimat itu pula, kita bisa melihat sejauh mana tujuan kemerdekaan tercapai.
Namun, jangankan mencapai apa yang diharapkan. Hampir mencapai pun belum. Sebaliknya, arah negara ini semakin jauh dari persimpangan cita-cita kemerdekaan.
Soal kekayaan alam, misalanya. Bangsa ini dikenal sebagai negara kaya akan berbagai sumber daya alam (SDA). Bahkan, menurut Senior Associate International Institute for Sustainable Development and Principal Midsummer Analytics, Robert Smith mengatakan, Indonesia merupakan 10 besar negara dengan potensi kayu, ikan, batu bara, gas alam, hingga nikel terbanyak di dunia.
Namun, terang ahli statistik lingkungan dan ekonom asal Kanada tersebut, dengan kekayaan alam sebesar itu, Indonesia tidak mampu memanfaatnya dengan baik seperti negara-negara lain. Jangankan mampu, niat serius pun sepertinya belum.
Sejak masa kepemimpinan Soeharto yang bertahan tiga dekade hingga sekarang, kontrol kekayaan alam Indonesia, khususnya pertambangan, hampir sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat dan mayoritas dikerjakan oleh perusahaan swasta luar negeri.
Dan ngerinya lagi, perusahaan asing ini mendapatkan konsesi luar biasa, insentif pajak berlapis, dan kebebasan mengekspor bahan mentah tanpa kewajiban mengolahnya di dalam negeri.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





