
RADARTUBAN - Saya meyakini masih ada pegawai dan jaksa di Korps Adhyaksa yang baik. Namun, setelah melihat drama dugaan suap kasus tambang ilegal dengan terdakwa Cancoko yang menyeret sejumlah pejabat di internal Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, masyarakat berhak tidak percaya terhadap institusi ini.
Sepekan lalu, undangan bertajuk konferensi pers dari penasihat hukum Erma Dwi Puspitasari (EDP), pegawai Kejari Tuban yang diduga terlibat dalam pusaran dugaan suap kasus tambang terdakwa Cancoko, menyebar di kalangan jurnalis Tuban.
Dalam undangan tersebut, di hadapan awak media, Yudi Adianto Salim, penasihat hukum EDP akan buka-bukaan terkait kasus suap atau pemerasan (berdasar versi mereka) yang terjadi di Kejari Tuban. Seluruh fakta-fakta, kronologi kejadian, bukti-bukti pemerasan, hingga kepada siapa saja uang suap itu diberikan, semuanya akan dibeber. Bertempat di Resto Javanilla, Jalan M. Yamin Tuban, hari Kamis, 10 September 2026, pukul 10.00 WIB.
Sepintas membaca undangan tersebut, saya langsung tersenyum. Sebab, bukan hal yang rumit membaca runutan peristiwa, hidden agenda, dan arah jumpa pers tersebut.
Dan benar, ibarat kepalang tanggung—sudah keluar uang banyak, tapi putusan hakim tidak sesuai “orderan”, maka sekalian basah-basahan. Istilah orang Jawa, nggeret pring saka pucuk. Wirang siji wirang kabeh. Mati siji mati kabeh. Versi mereka, buka-bukaan.
Secara etimologi, buka-bukaan adalah mengungkap sesuatu yang sebelumnya tertutup, rahasia, atau tidak teransparan. Artinya, sebelum itu ada sesuatu yang disembunyikan. Ditutup-tutupi.
Lantas, kenapa baru dibuka? Prasangka negatif yang paling mudah adalah, sesuatu yang semula rahasia itu tidak lagi utuh. Tidak sesuai rencana awal. Ibarat pasangan suami-istri, tak lagi semisi. Dan ketika tak lagi semisi, maka cerai adalah solusi. Pisah kongsi. Saling buka aib.
Namun, yang patut di- highlight dari agenda buka-bukaan ini adalah diakuinya aliran uang suap yang berasal dari, oleh, dan untuk internal kejaksaan itu sendiri.
Melalui kuasa hukumnya, EDP mengakui telah menyetorkan uang sebanyak Rp 450 juta. Total uang tersebut sekaligus membantah dan meluruskan jumlah uang yang tersiar sebelumnya, yakni Rp 600 juta.
Detailnya, uang sebanyak Rp 450 juta itu diserahkan dalam beberapa tahap. Tahap pertama sebesar Rp 150 juta diserahkan kepada Ahmad Rifa'i, staf Pidsus Kejari. Rinciannya, Rp 5 juta disetor pada tanggal 12 Maret 2026, kemudian Rp 100 juta pada 16 Maret 2026, selanjutnya Rp 25 juta pada 17 Maret 2026 secara cash dan transfer ke rekening atas nama Deni. Sedangkan Rp 20 juta sisanya diserahkan pada 25 Maret 2026.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




