Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Internet 1 Gbps di Seluruh Indonesia? Pemerintah Gaspol, Target Tercapai 2029!

Tulus Widodo
Penulis: Tulus Widodo❯
Kementerian Komunikasi dan Digital merancang konektivitas nasional dengan internet cepat 1 Gbps di seluruh provinsi.
Kementerian Komunikasi dan Digital merancang konektivitas nasional dengan internet cepat 1 Gbps di seluruh provinsi.

RADARTUBAN – Bersiaplah menyambut era digital super ngebut. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan lompatan besar: menghadirkan internet berkecepatan 1 gigabit per detik (Gbps) di seluruh 38 provinsi Indonesia dalam waktu empat tahun ke depan.


Advertisement

Rencana ambisius itu tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) 2025–2029.

Di dalamnya, pemerintah merancang peta jalan konektivitas broadband nasional dengan target koneksi cepat, merata, dan berkualitas — bukan hanya di kota besar, tapi juga menjangkau kabupaten hingga daerah pelosok.

Lima sasaran besar ditetapkan: memperluas jangkauan broadband, meningkatkan pemanfaatan internet cepat, memperbaiki kualitas jaringan nasional, menguatkan industri telekomunikasi dan pusat data, serta menumbuhkan industri perangkat digital buatan dalam negeri.

Advertisement

“Internet bukan lagi sekadar kebutuhan, tapi infrastruktur ekonomi dan sosial masa depan. Kita menyiapkan fondasinya dari sekarang,” demikian tertulis dalam dokumen resmi Komdigi dikutip dari CNBC Indonesia.

Target Bertahap, Mulai 2026

Pemerintah tak muluk. Konektivitas 1 Gbps bakal digelar secara bertahap. Tahun 2026, uji coba akan dilakukan di 1 kota/kabupaten.

Advertisement

Setahun berikutnya, diperluas ke 29 wilayah, lalu meningkat menjadi 30 kota/kabupaten pada 2028.

Target akhirnya, 38 daerah telah menikmati internet super cepat pada 2029.

Artinya, setiap tahun ada percepatan dan ekspansi konektivitas hingga seluruh Indonesia terkoneksi dalam satu standar kecepatan nasional.

Fokus di Kota Besar dan Sektor Strategis

Lonjakan kebutuhan data dan pertumbuhan pengguna internet yang eksplosif membuat kecepatan jadi isu krusial.

Komdigi menilai, kecepatan internet bukan hanya soal hiburan digital — tapi soal daya saing ekonomi, pendidikan, hingga keamanan nasional.

Khusus kota besar dan sektor strategis seperti industri, pemerintahan, dan kesehatan, peningkatan bandwidth menjadi prioritas.

Internet lambat dianggap tak lagi relevan di era ekonomi digital yang menuntut kecepatan dan efisiensi tinggi.

Indeks Digital Naik, Tapi Tantangan Masih Berat

Komdigi juga menargetkan indeks transformasi digital nasional (pilar jaringan dan infrastruktur) naik dari 56,08 pada 2025 menjadi 57,41 di 2029.

Sementara indeks pembangunan TIK nasional dipacu dari 6,10 menjadi 6,30 dalam periode yang sama.

Selain itu, pemerintah berambisi memperkuat sistem komunikasi untuk informasi kebencanaan dan kegawatdaruratan, dengan target capaian 53 persen pada 2029.

Namun, di balik angka-angka optimistis itu, tantangan besar menanti: pemerataan infrastruktur digital di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang selama ini masih bergantung pada jaringan satelit dan akses terbatas.

Jika roadmap ini berjalan sesuai rencana, 2029 bisa menjadi tahun bersejarah bagi Indonesia — saat koneksi 1 Gbps bukan lagi mimpi.

Tapi, pekerjaan rumahnya tak ringan: mulai dari ketersediaan jaringan fiber optik, biaya infrastruktur, hingga kesiapan SDM digital.

Tanpa itu, target “internet secepat kilat” hanya akan jadi jargon tanpa sinyal.

Dan seperti biasa, rakyatlah yang paling tahu: seberapa cepat janji pemerintah bisa benar-benar terkoneksi ke rumah-rumah mereka. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

YouTube Tutup 19.372 Kanal yang Disebut Dukung Pemerintah, Komdigi Minta Klarifikasi

YouTube Tutup 19.372 Kanal yang Disebut Dukung Pemerintah, Komdigi Minta Klarifikasi

Google melaporkan ribuan kanal YouTube ditutup karena operasi pengaruh terkait Indonesia. Simak respons dan permintaan klarifikasi Komdigi.

Meutya Hafid Tak Hadiri Debat Terbuka soal Moderasi Konten, SAFEnet Pindahkan Aksi ke Komdigi

Meutya Hafid Tak Hadiri Debat Terbuka soal Moderasi Konten, SAFEnet Pindahkan Aksi ke Komdigi

Meutya Hafid tidak menghadiri debat terbuka yang digelar SAFEnet dan Remotivi terkait moderasi konten kritik terhadap pemerintah.

Komdigi Siap Cocokkan Data Konten Karhutla, SAFEnet-Remotivi: Kami Ingin Menkomdigi Datang

Komdigi Siap Cocokkan Data Konten Karhutla, SAFEnet-Remotivi: Kami Ingin Menkomdigi Datang

SAFEnet dan Remotivi meminta Menteri Komdigi Meutya Hafid hadir dalam dialog terkait dugaan penurunan konten karhutla.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer