RADARTUBAN - Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, menyatakan kritik keras terhadap wacana kebijakan “war ticket” haji yang diusulkan pemerintah.
Menurutnya, skema tersebut berpotensi merugikan jutaan umat manusia yang telah menunggu revolusi selama belasan hingga puluhan tahun.
Dini menilai sistem "war ticket" tidak adil karena mengancam hak calon jemaah yang sudah disiplin mengantre, dengan rata-rata masa tunggu mencapai 26 tahun.
Dia khawatir nasib sekitar 5,2 juta jemaah dalam daftar tunggu jadi tidak jelas akibat perubahan ini.
Wacana ini seharusnya hanya berlaku untuk kuota tambahan dari Pihak Saudi, bukan mengurangi kuota reguler yang sudah ada.
Dini mendesak agar penambahan kuota baru tidak mengganggu jadwal jamaah lama demi menjaga prinsip keadilan.
Pemerintah diminta memastikan skema tersebut tidak mencapai hak yang telah diatur sebelumnya.
Pemerintah diimbau untuk mengutamakan jemaah reguler sambil menjaga prinsip kesetaraan, tanpa mengorbankan mereka yang memiliki disiplin mengantre.
Hingga kini, Kementerian Haji dan Umrah belum merespons secara resmi. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
