MK Tegaskan Dana MBG Harus Dipisah, Anggaran Pendidikan Tak Boleh Lagi Dibebani Program Makan Gratis


RADARTUBAN – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang berpotensi mengubah desain pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Kamis (30/7), MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 terkait penggunaan anggaran operasional pendidikan untuk mendanai MBG.
Permohonan tersebut diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) bersama lima pemohon perseorangan.
Inti gugatan mereka mempertanyakan penggunaan dana pendidikan untuk membiayai program yang dinilai bukan komponen utama penyelenggaraan pendidikan.
Masih Berlaku di APBN 2026, Tetapi Wajib Diubah
Dalam amar putusannya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 tetap konstitusional sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk APBN Tahun Anggaran 2026.
Mahkamah menegaskan pemerintah dan DPR wajib memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan pada APBN tahun-tahun berikutnya.
Batas waktu pelaksanaannya paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028 atau maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan.
"Pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan a quo diucapkan," tegas Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan dikutip dari mkri.id.
Jaga Amanat Konstitusi 20 Persen Dana Pendidikan
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




