
Terobosan Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn., Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi
Setiap kebijakan daerah semestinya bermuara pada satu tujuan: memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn., Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, kebijakan yang berdampak luas membutuhkan lebih dari sekadar keputusan. Kepastian hukum, harmonisasi regulasi, dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting sejak kebijakan mulai dirumuskan.
‘’Karena itu, hukum dinilai tidak seharusnya hadir setelah persoalan muncul. Aspek hukum perlu dilibatkan sejak masalah diidentifikasi, kebijakan dirancang, hingga keputusan ditetapkan,’’ kata Doktor Sucipto.
Baca Juga: Sucipto, Pimpinan Tinggi Madya Eselon I Termuda Asal Tuban Dilantik Sebagai Staf Ahli Kemenkumham
Kebutuhan tersebut, lanjut dia, semakin penting di tengah kompleksitas regulasi di Indonesia. Banyaknya aturan yang berlaku serta ribuan rancangan regulasi daerah yang membutuhkan harmonisasi membuat dukungan hukum yang sistematis menjadi semakin diperlukan.
Dalam konteks Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terang salah satu putra terbaik Tuban itu, dukungan hukum dinilai belum sepenuhnya terintegrasi.
Peran hukum masih cenderung bersifat insidental, sementara mekanisme dan pengaturan peran Kementerian Hukum (Kemenkum) dalam forum tersebut belum terstruktur secara optimal.
‘’Persoalan hukum di daerah tidak selalu muncul karena ketiadaan regulasi,’’ ujar bapak dua anak itu.
Menurut dia, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana aspek hukum dapat hadir lebih awal dan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan strategis di daerah.
Doktor Sucipto masih melihat persoalan hukum di suatu daerah muncul bukan karena tidak adanya regulasi.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



