Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dorong Penguatan Peran Kementerian Hukum dalam Forkopimda

Dwi Setiyawan
Penulis: Dwi Setiyawan❯
Ketua peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 1 Angkatan LXVI Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn., menyampaikan sambutan pada Kunjungan Lapangan di Provinsi Jatim pada 25 Juni 2026.
Ketua peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) 1 Angkatan LXVI Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn., menyampaikan sambutan pada Kunjungan Lapangan di Provinsi Jatim pada 25 Juni 2026.

Advertisement

Terobosan Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn., Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi

Setiap kebijakan daerah semestinya bermuara pada satu tujuan: memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut Dr. Sucipto, S.H., M.H., M.Kn., Staf Ahli Menteri Hukum Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, kebijakan yang berdampak luas membutuhkan lebih dari sekadar keputusan. Kepastian hukum, harmonisasi regulasi, dan koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting sejak kebijakan mulai dirumuskan.

Advertisement

‘’Karena itu, hukum dinilai tidak seharusnya hadir setelah persoalan muncul. Aspek hukum perlu dilibatkan sejak masalah diidentifikasi, kebijakan dirancang, hingga keputusan ditetapkan,’’ kata Doktor Sucipto.

Kebutuhan tersebut, lanjut dia, semakin penting di tengah kompleksitas regulasi di Indonesia. Banyaknya aturan yang berlaku serta ribuan rancangan regulasi daerah yang membutuhkan harmonisasi membuat dukungan hukum yang sistematis menjadi semakin diperlukan.

Advertisement

Dalam konteks Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terang salah satu putra terbaik Tuban itu, dukungan hukum dinilai belum sepenuhnya terintegrasi.

Peran hukum masih cenderung bersifat insidental, sementara mekanisme dan pengaturan peran Kementerian Hukum (Kemenkum) dalam forum tersebut belum terstruktur secara optimal.

‘’Persoalan hukum di daerah tidak selalu muncul karena ketiadaan regulasi,’’ ujar bapak dua anak itu.

Menurut dia, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana aspek hukum dapat hadir lebih awal dan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan strategis di daerah.

Doktor Sucipto masih melihat persoalan hukum di suatu daerah muncul bukan karena tidak adanya regulasi.

Advertisement
Editor : Dwi Setiyawan
Sumber : Radar Tuban
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dr. Sucipto, Putra Terbaik Tuban Raih Lulusan Peringkat Pertama PKN I Angkatan 66

Dr. Sucipto, Putra Terbaik Tuban Raih Lulusan Peringkat Pertama PKN I Angkatan 66

Putra Tuban Dr. Sucipto meraih predikat Lulusan Istimewa Peringkat Pertama PKN I Angkatan 66 Tahun 2026 yang diselenggarakan LAN RI.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer