Warteg Didatangi Petugas Pajak, Maman Abdurrahman: Bukan Perubahan Kebijakan

RADARTUBAN - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menduga kedatangan petugas pajak ke sejumlah warung tegal (warteg) terjadi akibat kesalahan administrasi di lapangan.

Dia memastikan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk menyasar usaha mikro dengan omzet di bawah batas ketentuan perpajakan.

Maman menilai, tidak masuk akal jika jutaan warung kecil yang tersebar di seluruh Indonesia harus berhadapan dengan petugas pajak. Menurut dia, kedatangan petugas ke sejumlah warteg bukan merupakan gambaran kebijakan perpajakan pemerintah secara keseluruhan.

"Kok tiba-tiba warteg ditepengin petugas pajak gitu ya. Misalnya ya ada warung-warung kecil. Ada jutaan warung-warung kecil di tanah air kita," kata Maman di kantornya, Selasa (3/11).

Baca Juga: Daftar 28 Negara yang Bebaskan Pajak Produk Menstruasi, Indonesia Masih Kenakan PPN Pembalut

"Apakah jutaan warung-warung itu ditepengin petugas pajak? Enggak kan. Ya mungkin ada satu dua ya itu tidak lebih tidak kurang," lanjutnya.

Dia menegaskan, persoalan tersebut kemungkinan berkaitan dengan kekeliruan administrasi yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan. Maman memastikan ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha mikro sebenarnya sudah jelas dan tidak mengalami perubahan.

"Saya ingin sampaikan itu mungkin lebih kepada missed kesalahan administrasi. Jadi tapi secara aturan clear," ujarnya.

Maman sebelumnya juga menjelaskan ketentuan pajak bagi pelaku usaha berdasarkan besaran omzet tahunan. Usaha dengan omzet maksimal Rp 500 juta per tahun mendapatkan fasilitas pajak 0 persen.

Sementara itu, pelaku usaha yang memiliki omzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan pajak sebesar 0,5 persen.

"Bagi kami, pengusaha-pengusaha yang omsetnya di bawah Rp 500 juta per tahun 0 persen. Bagi yang omsetnya per tahun Rp 4,8 miliar hanya dikenakan 0,5 persen per tahun. Jadi clear itu," tegasnya.