Yusril Tegaskan Kasus Dugaan Penyadapan Telepon Pejabat Negara Bukan Perkara Makar
RADARTUBAN - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden RI dan sejumlah pejabat negara tidak berkaitan dengan tindak pidana makar.
Yusril menyebut perkara yang kini ditangani Bareskrim Polri tersebut lebih mengarah pada dugaan pelanggaran ketentuan penyadapan dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dia menjelaskan, tindak pidana makar memiliki pengaturan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan perkara penyadapan yang sedang diproses kepolisian.
"Kami ingin memastikan sejauh ini pasal yang digunakan terkait penyadapan dan berkaitan dengan ITE dan tidak dikenakan pasal makar, dan terkait makar diatur secara spesifik di dalam undang-undang," ujarnya.
Yusril juga menegaskan pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Termasuk menjamin hak para tersangka untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum maupun mengajukan praperadilan.
Terkait penanganan perkara oleh kepolisian, dia menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan status para tersangka yang masih menjadi anggota aktif Polri.
Selain itu, dugaan tindak pidana yang diselidiki berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan.
Yusril berharap penyidikan dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi perkembangannya. Dia juga meminta seluruh pihak menghormati kewenangan masing-masing sehingga penanganan perkara berjalan objektif.
Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya diungkap Bareskrim Polri. Penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka atas dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden RI, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
