KKP Buka Suara soal Pengadaan Influencer Rp 10,79 Miliar Lewat RANS

RADARTUBAN – Sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap belanja jasa influencer di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat respons dari pihak kementerian.

KKP menyatakan penggunaan jasa kreator konten dalam kegiatan publikasi merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.

Nilai pengadaan yang menjadi perhatian ICW mencapai Rp 10,79 miliar. Anggaran tersebut berasal dari tiga paket kerja sama publikasi selama periode 2025–2026, salah satunya melibatkan PT Rans Animasi Indonesia yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad.

KKP menjelaskan, kebutuhan komunikasi publik tidak hanya dilakukan melalui satu jenis saluran. Kementerian menggunakan berbagai media untuk menyampaikan informasi, mulai dari media cetak, televisi, media digital, hingga kolaborasi dengan kreator konten.

Baca Juga: RANS Tak Lagi Terlibat di D’Masiv Asia Home Run Tour, Kerja Sama dengan Antara Suara Dibatalkan

Penggunaan kreator konten, menurut KKP, diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki kebiasaan mengonsumsi informasi berbeda.

"Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda," tulis KKP dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (11/11/2026).

Jangkauan Audiens Jadi Pertimbangan

KKP menyebut pemilihan mitra komunikasi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyebaran informasi yang cakupannya bersifat nasional.

Karena itu, kementerian tidak hanya melihat satu indikator dalam menentukan mitra. Jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens atau engagement, jangkauan, hingga persebaran pengikut di berbagai daerah menjadi sejumlah pertimbangan.

"Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia," jelas KKP.

Pertimbangan tersebut dinilai penting agar informasi mengenai kebijakan, program, maupun capaian KKP dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.