Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kisah Pilu Guru Honorer Bekasi Curhat di DPR, Gaji Minim hingga Dipecat

I
Penulis: Ika Nur Jannah❯
Ilustrasi guru sedang mengajar.
Ilustrasi guru sedang mengajar.

RADARTUBAN - Cerita pilu guru honorer dari Bekasi, Jawa Barat, Indah Permata Sari, tumpah ruah saat bercuap di hadapan anggota DPR RI dalam rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) viral.


Advertisement

Dia mengisahkan keseharian terhimpit gaji minimal, harus banting tulang antar-jemput laundry mengajar selesai untuk bertahan hidup.

Indah menyesalkan namanya belum terdaftar di Dapodik meski masa kerja selesai, sehingga terhambat ikut tes PPPK dan dipecat.

Hamdani, Ketua Persatuan Guru Kehormatan Indonesia (PGRI) Kabupaten Bekasi, menyuarakan ikut keheranan kenapa hanya guru yang terjebak label kehormatan, seperti TNI, polisi, jaksa, hakim, atau anggota DPR.

Advertisement

Dia menekankan masalah ini ditetapkan pada kebijakan yang tidak merata, membuat guru kehormatan rentan dikriminalisasi dan terjebak nasib tak menentu.

Harapan Indah sederhana kesempatan penuh jadi PPPK demi kesejahteraan.

Keluhan ini perkuat isu rentan dikriminalisasi yang kerap dihadapi guru honorer, seperti kasus pemecatan di Luwu Utara gara-gara bantu rekan honorer kumpul iuran Rp 20 ribu, atau guru Supriyani yang melibatkan tuduhan kekerasan murid.

Advertisement

PGRI mendorong RUU Perlindungan Guru untuk mengatasi nasib mereka.

Aspirasi ini tuntut perhatian serius pemerintah, agar pendidik tak lagi tercekik ekonomi dan ancaman hukum di tengah pengabdiannya. (*)

Advertisement
Editor : Yudha Satria Aditama
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemerintah Beri Kepastian Kerja bagi Guru Non-ASN, 172.323 Kontrak Diperpanjang hingga 2027

Pemerintah Beri Kepastian Kerja bagi Guru Non-ASN, 172.323 Kontrak Diperpanjang hingga 2027

Pemerintah memperpanjang masa kerja 172.323 guru non-ASN yang kontraknya berakhir Desember 2026. Kebijakan berlaku mulai 2027.

Jangan Tergesa Hapus dari Dapodik, Calon Siswa Sekolah Rakyat Tuban Masih Tunggu SK Kemensos

Jangan Tergesa Hapus dari Dapodik, Calon Siswa Sekolah Rakyat Tuban Masih Tunggu SK Kemensos

Tambahan dua rombel SR Terintegrasi 1 Tuban belum serta-merta membuat siswa sekolah reguler bisa dipindahkan. Calon siswa masih menunggu SK Kemensos.

SPMB Online Tuban Ditutup, Pendaftaran SD dan SMP Lewat Jalur Offline Masih Dibuka

SPMB Online Tuban Ditutup, Pendaftaran SD dan SMP Lewat Jalur Offline Masih Dibuka

Disdik Tuban pastikan pintu masuk sekolah belum tertutup rapat. Pendaftaran offline untuk jenjang SD dan SMP masih dilayani sebelum penarikan data Dapodik dikunci.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer