RADARTUBAN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini dikatakan berpengaruh terhadap penurunan akurasi dalam penyampaian informasi cuaca dan gempa bumi.
"Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen," kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin, Sabtu (8/2).
BMKG, kata Muslihhuddin, pada prinsipnya mendukung kebijakan efisiensi anggaran, namun saat ini mereka mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Permohonan ini diajukan demi menjaga ketahanan nasional serta keselamatan masyarakat dari ancaman bencana.
Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, BMKG mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 1,423 triliun atau 50,35 persen dari total anggaran awal Rp 2,826 triliun.
Menurut Muslihhuddin, pemangkasan ini berdampak signifikan terhadap belanja modal dan barang, termasuk pemeliharaan peralatan yang tidak dapat dilakukan pada tahun 2025.
BMKG menilai bahwa efisiensi anggaran ini mengancam operasional banyak Alat Operasional Utama (Aloptama), dengan pemeliharaan yang berkurang hingga 71 persen.
Akibatnya, kemampuan observasi dan deteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami menjadi terganggu.
Salah satu Aloptama yang terdampak adalah hampir 600 alat sensor pemantauan gempa bumi dan tsunami di seluruh Indonesia, yang mayoritas sudah melewati usia kelayakan.
Selain itu, kajian jangka menengah dan panjang tentang dinamika iklim dan tektonik sulit dilakukan, modernisasi sistem dan peralatan operasional terhenti, serta akurasi keselamatan transportasi udara dan laut ikut terancam.
Lebih lanjut, pemotongan anggaran ini juga berdampak pada layanan untuk ketahanan pangan, energi, air, serta pembangunan berketahanan iklim dan bencana. Bahkan, peran BMKG sebagai penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN ikut terganggu.
Muslihhuddin menegaskan bahwa mitigasi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi di Indonesia tidak bisa diabaikan karena menyangkut keselamatan masyarakat.
Oleh karena itu, BMKG mengajukan dispensasi anggaran demi memastikan ketahanan negara dan perlindungan terhadap bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
"Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana," kata dia.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, tidak memberikan jawaban secara gamblang mengenai dampak pemotongan anggaran terhadap akurasi informasi. Namun, ia tetap menanggapi persoalan ini dengan penuh kehati-hatian.
Dia menyebut kan meskipun adanya pemotongan efisiensi 50 persen anggaran, BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam terus menerus setiap hari.
Dwikorita kemudian menjelaskan beberapa langkah yang akan dilakukan BMKG dalam menghadapi efisiensi anggaran. Dia menyebut ada lima fokus utama yang akan menjadi prioritas BMKG dalam situasi ini.
Dwikorita menyatakan bahwa efisiensi anggaran akan difokuskan pada beberapa aspek, yaitu belanja modal untuk pembelian peralatan baru guna operasional monitoring dan deteksi, perjalanan dinas dan paket pertemuan, operasional perkantoran termasuk biaya listrik dan AC, jaringan komunikasi serta suku cadang peralatan dan mesin.
Selain itu, BMKG juga akan mengatur ritme kerja dengan menerapkan sistem Work From Office dan Work From Anywhere secara seimbang. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama