RADARTUBAN - Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar struktur komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirampingkan dan diisi oleh orang-orang profesional.
Permintaan ini disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah pertemuan di Istana Kepresidenan pada Rabu (26/3).
Airlangga menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons pasar.
Dia menekankan bahwa jumlah komisaris akan dibuat lebih ringkas dibandingkan sebelumnya, yang dianggap terlalu gemuk.
Perampingan ini tidak mencakup posisi yang diisi oleh perwakilan pemerintah, seperti dari kementerian atau lembaga terkait.
Airlangga menegaskan pentingnya mengisi posisi tersebut dengan profesional yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan di BUMN, terutama dalam sektor perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri.
Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia juga menjadi perhatian, dengan penegasan bahwa meskipun rupiah mengalami fluktuasi, fundamental ekonomi tetap kuat. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni