RADARTUBAN – Bank Indonesia (BI) tetap optimistis mendorong ekspansi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke pasar internasional, termasuk ke China dan Arab Saudi.
Langkah ini diambil meskipun Amerika Serikat (AS) menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut.
AS menilai kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menjadi hambatan perdagangan.
Pemerintah AS beralasan bahwa sistem tersebut membatasi akses perusahaan pembayaran asing dan kurang melibatkan pemangku kepentingan internasional dalam proses pembuatannya.
Gubernur BI Perry Warjiyo menanggapi kritik itu dengan menegaskan bahwa QRIS dibangun dengan mengacu pada standar global dan bertujuan memperluas inklusi keuangan di Indonesia.
“QRIS akan segera terhubung dengan sistem pembayaran di Jepang, India, Korea Selatan, Tiongkok, dan Arab Saudi,” ujar Perry.
Perry menyebutkan, perluasan konektivitas QRIS ke luar negeri merupakan bagian dari upaya Indonesia memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional di tengah dominasi pemain global.
Ekonom nasional juga menilai QRIS sebagai infrastruktur digital publik yang strategis. Teknologi ini dinilai mampu menekan biaya transaksi dan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengakses layanan pembayaran digital yang efisien.
QRIS juga dinilai sebagai alternatif yang mengurangi ketergantungan pada jaringan pembayaran internasional yang kerap mengenakan biaya tinggi.
Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menambahkan bahwa kerja sama pembayaran digital lintas negara akan terus dilakukan, bergantung pada kesiapan masing-masing negara.
“Kami tidak membeda-bedakan mitra, termasuk AS, selama mereka siap berintegrasi dengan QRIS,” ujarnya.
Dengan langkah ekspansi ini, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam memperluas jaringan pembayaran digital sekaligus mempertahankan kendali atas sistem keuangannya sendiri di tengah era ekonomi digital global. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama