RADARTUBAN - Di banyak sekolah dasar, larangan membawa atau menggunakan HP masih jadi aturan sakral.
Alasannya beragam: menghindari kecanduan, menjaga fokus belajar, atau mencegah anak terpapar konten negatif.
Tapi di sisi lain, anak-anak juga dituntut untuk melek digital. Disuruh cari tugas di Google, nonton video pembelajaran di YouTube, bahkan ikut kelas daring via Zoom.
Lah, gimana ceritanya?
Paradoks ini bukan sekadar soal aturan, tapi soal logika pendidikan yang belum sinkron dengan realitas.
Di rumah, anak-anak tumbuh dalam ekosistem digital. Mereka nonton konten edukatif, main gim interaktif, dan kadang belajar lewat aplikasi.
Tapi di sekolah, dunia digital seolah jadi musuh. HP dianggap sumber gangguan, bukan alat belajar.
Akibatnya, anak-anak hidup di dua dunia yang bertabrakan: satu dunia yang menuntut literasi digital, dan satu lagi yang mengekangnya.
Lebih lucu lagi, guru pun pakai Zoom buat rapat, pakai WhatsApp buat koordinasi, dan pakai Google Form buat ujian.
Tapi muridnya? Disuruh pinjam HP orang tua, atau ke warnet buat cari tugas. Ada yang harus nunggu ayah pulang kerja dulu biar bisa akses internet.
Ada yang cuma bisa buka Google seminggu sekali. Lalu kita heran kenapa anak-anak “kurang digital”? Ya karena aksesnya dibatasi, tapi ekspektasinya tetap tinggi.
Masalahnya bukan sekadar larangan HP, tapi ketidaksiapan sistem pendidikan menghadapi gaya hidup digital anak.
Literasi digital bukan cuma soal bisa buka Google, tapi soal etika, keamanan, dan kemampuan memilah informasi.
Kalau anak-anak dilarang eksplorasi, kapan mereka belajar bijak menggunakan teknologi? Kita nggak bisa berharap anak jadi melek digital kalau mereka cuma dikasih tugas tanpa diberi alat dan ruang belajar yang sesuai.
Ironisnya, sekolah kadang lebih sibuk mengatur larangan daripada membangun pemahaman.
Daripada bilang “HP dilarang,” kenapa nggak bilang “HP boleh dipakai untuk belajar, dengan pengawasan”?
Daripada takut anak main TikTok, kenapa nggak ajarkan cara membuat konten edukatif?
Dunia digital bukan ancaman, tapi peluang—asal kita tahu cara mengarahkan.
Paradoks ini menunjukkan bahwa pendidikan kita masih gagap teknologi. Bukan karena tidak punya akses, tapi karena belum punya paradigma yang pas.
Kita butuh pendekatan yang tidak hanya melarang, tapi juga membimbing. Yang tidak hanya menuntut anak jadi digital native, tapi juga jadi digital thinker.
Jadi, kalau guru bisa pakai Zoom, murid juga berhak belajar pakai HP. Kalau tugas disuruh cari di Google, maka akses harus jadi bagian dari solusi.
Pendidikan digital bukan soal aplikasi, tapi soal logika. Dan logika yang membingungkan hanya akan melahirkan generasi yang bingung pula. (*)