RADARTUBAN – Pemerintah akhirnya menepati janji untuk memompa daya beli rakyat di tengah gejolak ekonomi.
Senin (15/9), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan paket stimulus jumbo bertajuk “Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5” dengan nilai tembus Rp 16,23 triliun.
Isinya bukan main-main: mulai dari diskon iuran BPJS buat pengemudi ojek online, sopir, kurir, hingga program magang bergaji untuk ribuan sarjana baru.
Airlangga menegaskan, langkah ini jadi salah satu senjata pemerintah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen di akhir 2025.
“Target penerimanya 731.361 orang. Mereka akan dapat potongan 50 persen untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Harapannya ini bisa benar-benar meringankan beban ojol,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta dikutip dari BBC Indonesia.
Beras Gratis untuk 18,3 Juta Keluarga
Tak cuma itu, bantuan pangan juga kembali digulirkan.
Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat bakal menerima 10 kilogram beras gratis setiap bulan selama dua bulan.
Pemerintah menggelontorkan dana Rp 7 triliun untuk program ini, dengan asumsi harga beras Rp 18.500 per kilogram.
Langkah ini diharapkan mampu menahan lonjakan harga kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli masyarakat kelas bawah.
Magang Rp 3,3 Juta per Bulan
Kabar baik juga datang untuk para lulusan baru perguruan tinggi.
Sebanyak 20.000 sarjana fresh graduate akan disalurkan ke program magang bersertifikat dengan uang saku Rp 3,3 juta per bulan.
Pemerintah berharap kebijakan ini bisa mengurangi angka pengangguran terdidik dan memberi pengalaman kerja yang relevan.
“Dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Target pertumbuhan 5,2 persen tetap realistis,” tegas Airlangga.
Tidak Perlebar Defisit APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, seluruh program ini sudah diperhitungkan dengan cermat agar tidak membebani APBN.
“Penggunaan anggaran stimulus ini bisa menggerakkan perekonomian tanpa memperlebar defisit APBN 2025,” kata Purbaya.
Meski begitu, beberapa ekonom mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti pada pengumuman saja.
Realisasi harus cepat dan tepat sasaran agar dampaknya terasa sebelum akhir tahun.
“Jika realisasi terlambat, efeknya ke pertumbuhan ekonomi akan kecil,” ujar salah satu pengamat ekonomi. (*)
Editor : Amin Fauzie