RADARTUBAN - Langkah Efisiensi Anggaran DPRD Jawa Timur menjadi sorotan setelah kebijakan pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp2,1 triliun.
Kebijakan ini mendorong DPRD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pembatasan yang ketat terhadap sejumlah kegiatan, termasuk meniadakan kunjungan kerja ke luar negeri pada tahun anggaran 2026.
Pemangkasan Dana Transfer Pengaruhi Banyak Program
Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak Rouf, menegaskan bahwa efisiensi anggaran DPRD Jawa Timur bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata untuk menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal yang semakin ketat.
“Tidak ada kunjungan luar negeri,” ujar Musyafak dengan tegas di Gedung DPRD Jatim, Surabaya.
Ia menjelaskan bahwa dampak pemangkasan dana transfer dari pusat dirasakan hampir di seluruh wilayah.
Banyak daerah terpaksa memangkas berbagai kegiatan karena minimnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Banyak daerah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Karena tidak memiliki sumber PAD yang memadai, tidak ada restoran, hotel, parkir, dan potensi PAD lainnya,” ungkap Musyafak.
Kebijakan penghematan anggaran daerah ini juga berimbas pada pemotongan anggaran makan dan minum dalam kegiatan rapat, serta penghapusan rencana pengadaan kendaraan dinas baru.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian menyeluruh agar keuangan daerah tetap stabil.
Moratorium Perjalanan Dinas Sebagai Langkah Serius
Langkah DPRD Jawa Timur sejalan dengan kebijakan moratorium perjalanan dinas yang sebelumnya diumumkan Presiden dan diikuti oleh sejumlah pemerintah daerah.
Melalui kebijakan ini, semua perjalanan dinas luar negeri dihentikan sementara untuk memastikan efisiensi benar-benar terlaksana.
Tak hanya itu, beberapa komisi di DPRD Jatim juga mengalihkan anggaran perjalanan luar negeri mereka untuk mendukung program-program prioritas di tingkat lokal.
Upaya ini dianggap lebih bermanfaat karena langsung berdampak pada masyarakat.
Dampak Efisiensi terhadap Pelayanan Publik
Meski kebijakan efisiensi dianggap penting, Musyafak berharap pemerintah pusat tetap memperhatikan keseimbangan fiskal agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Masalahnya, banyak potensi PAD daerah yang justru tersedot ke pemerintah pusat,” katanya.
Menurutnya, daerah seperti Jawa Timur memiliki potensi ekonomi besar, namun tidak semua pendapatannya bisa dinikmati secara langsung oleh pemerintah daerah.
Dengan langkah efisiensi anggaran DPRD Jawa Timur yang menyentuh seluruh sektor, termasuk penghematan fasilitas pejabat, diharapkan kebijakan ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar memberi dampak positif bagi stabilitas fiskal dan kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni