RADARTUBAN - Pada 19 Januari 2026, sebuah video berdurasi lebih dari tiga menit mulai beredar luas di media sosial, memperlihatkan kondisi mengejutkan di SDN Batuporo Timur 1 yang terletak di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
Video tersebut direkam oleh seorang warga bernama Zainuddin, yang menunjukkan bahwa sekolah itu tampak sepi tanpa satu pun murid aktif belajar, namun tetap menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara rutin setiap hari.
Dalam video, terlihat petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menurunkan paket MBG, masing-masing berisi menu makanan bergizi yang dirancang untuk anak sekolah Indonesia.
Meski demikian, Sekolah tampak kosong. Beberapa pria yang diduga merupakan pendidik terlihat di area sekolah, satu di antaranya sedang merokok, dan dua lainnya asyik memainkan smartboard dengan musik dangdut diputar di kelas.
Menurut keterangan Zainuddin, setiap harinya sekolah tersebut tercatat menerima 63 porsi MBG, meskipun tidak ada aktivitas belajar mengajar karena tidak terdapat siswa aktif pada lembaga tersebut.
Hal ini menimbulkan kejanggalan besar karena program MBG memang dirancang khusus untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik yang masih aktif bersekolah.
Sejak video viral pada 19 Januari, reaksi publik terhadap fenomena ini muncul cepat. Warganet mempertanyakan tujuan pemberian MBG jika sekolah tersebut tidak digunakan sebagai tempat belajar anak.
Dari sisi kebijakan, sejumlah pihak mengkritik bahwa distribusi anggaran negara dalam program ini mungkin tidak tepat sasaran jika ternyata tidak ada penerima manfaatnya.
Menanggapi viralnya video ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang menyatakan akan melakukan pendataan ulang terhadap Sekolah-sekolah di wilayah tersebut agar kondisi lapangan sesuai dengan data resmi.
Kepala Bidang Pembinaan SD menyatakan pengecekan akan dilakukan untuk memastikan apakah memang sekolah itu benar-benar tidak memiliki siswa aktif.
Tak hanya itu, DPR RI dan organisasi masyarakat turut menyoroti kejadian ini.
Beberapa suara keras muncul meminta penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan pencatatan siswa fiktif atau peminjaman nama sekolah hanya untuk memperoleh MBG, yang jika terbukti bisa dianggap sebagai potensi penyalahgunaan dana publik dan mencederai tujuan program MBG itu sendiri.
Respons juga datang dari pihak satgas MBG yang bahkan sempat menghentikan penyaluran sementara sambil menunggu klarifikasi.
Namun, belum ada pernyataan final secara resmi hingga berita ini disusun tentang apakah distribusi akan dilanjutkan atau dihentikan permanen.
Kasus ini dianggap penting karena mencerminkan tantangan implementasi kebijakan publik di lapangan, terutama yang melibatkan sumber daya negara, sekaligus kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dalam program pemerintah. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni