RADARTUBAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan uang layak edar sebesar Rp 1,1 triliun menjelang perayaan hari besar keagamaan, mulai dari Imlek, Ramadan, hingga Idul Fitri 2026.
Deputi Kepala Perwakilan BI Kepulauan Bangka Belitung, Farid Tamsil, menyebutkan penyediaan uang kartal ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai selama periode hari raya.
Mekanisme Penukaran dan Batas Nominal
Farid menjelaskan, masyarakat dapat melakukan pemesanan penukaran uang melalui aplikasi PINTAR dengan batas maksimal Rp 5,3 juta per paket.
Layanan penukaran tersedia di 87 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Bangka dan Belitung, bekerja sama dengan perbankan serta layanan kas keliling BI.
Pemesanan tahap pertama dibuka pada 14 Februari, sedangkan tahap kedua dijadwalkan mulai 27 Februari pukul 08.00 WIB.
Penukaran terpadu juga akan digelar di Alun-Alun Taman Merdeka Pangkalpinang pada 2–3 Maret 2026.
Dorong Transaksi Non-Tunai
Meski menyiapkan uang tunai dalam jumlah besar, BI tetap mendorong masyarakat untuk memanfaatkan transaksi non-tunai, seperti QRIS, pengisian uang elektronik, dan transfer bank.
Langkah ini dinilai mampu mempermudah transaksi, terutama saat momentum hari raya ketika mobilitas dan aktivitas ekonomi meningkat.
BI menegaskan, kombinasi antara ketersediaan uang tunai dan penguatan ekosistem pembayaran digital diharapkan dapat menjaga kelancaran transaksi sekaligus meningkatkan efisiensi sistem pembayaran di daerah.
Kampanye Cinta Rupiah dan Antisipasi Uang Palsu
Dalam momentum ini, BI Bangka Belitung juga menggalakkan kampanye Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah.
Masyarakat diimbau menjaga kualitas fisik uang dengan menerapkan prinsip 5J, yakni Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distaples, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi.
Terkait keamanan, BI mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peredaran uang palsu dengan metode 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Selama uang dalam kondisi utuh dan ciri keasliannya masih dapat dikenali, uang tersebut tetap sah sebagai alat pembayaran. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni