RADARTUBAN – Rencana pengadaan meja biliar untuk rumah dinas pimpinan DPRD Sumatra Selatan menjadi sorotan publik setelah nilai anggarannya disebut mencapai ratusan juta rupiah.
Ketua DPRD Sumatra Selatan, Andie, menjelaskan bahwa pengadaan dua unit meja biliar tersebut hingga kini masih berada pada tahap perencanaan.
Nilai anggaran yang tercantum untuk fasilitas tersebut mencapai Rp 486,9 juta.
Andie menyampaikan pada Senin (10/3) bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Sekretaris Dewan guna mendapatkan penjelasan lebih rinci terkait rencana pengadaan tersebut.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada proses pembelian yang dilakukan karena semuanya masih dalam tahap perencanaan.
Rincian Anggaran dari Sistem LKPP
Berdasarkan dokumen dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui sistem Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik Sekretariat DPRD Sumsel per 7 Maret 2026, terdapat rincian anggaran untuk pengadaan meja biliar tersebut.
Dalam dokumen itu disebutkan:
- Meja biliar untuk ketua DPRD dianggarkan sekitar Rp 151 juta
- Meja biliar untuk wakil ketua III dianggarkan sekitar Rp 335,9 juta
Total keseluruhan anggaran yang direncanakan mencapai Rp 486,9 juta.
Disebut untuk Fasilitas Latihan Atlet
Andie yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sumatra Selatan menjelaskan bahwa fasilitas tersebut direncanakan sebagai alternatif tempat latihan bagi para atlet biliar daerah.
Menurutnya, keberadaan meja biliar di rumah dinas pimpinan dapat memberikan tambahan pilihan lokasi latihan selain fasilitas yang sudah tersedia.
Tetap Evaluasi Sesuai Prioritas
Meski demikian, politisi dari Partai Golkar tersebut mengaku memahami sorotan masyarakat terkait penggunaan anggaran daerah.
Ia menyebut setiap rencana pengadaan barang akan melalui evaluasi kembali dengan mempertimbangkan asas efisiensi serta prioritas kebutuhan.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan pengadaan tersebut tidak mendesak atau tidak memberikan dampak signifikan, maka rencana tersebut terbuka untuk ditinjau ulang bahkan dibatalkan.
Reaksi publik terhadap pengadaan fasilitas rumah dinas pejabat kerap menjadi indikator penting mengenai transparansi serta sensitivitas lembaga legislatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni