
PEMILU adalah momen penting dalam kehidupan berdemokrasi. Pemilu tidak hanya soal kontestasi elektoral.
Lebih jauh dan penting dari itu, pemilu adalah sarana dalam memilih calon pemimpin yang menjadi harapan bersama.

Inilah yang mengharuskan adanya visi-misi yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah. Antara presiden dan kepala daerah. Sehingga bangsa ini memiliki arah dan tujuan yang sama.
Dan, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 adalah momentum yang tepat dalam menyelaraskan tujuan bersama (baca: visi-misi Indonesia). Sebab, pilkada serentak tahun ini akan diikuti oleh hampir seluruh daerah di wilayah Indonesia. Yakni, 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Ketika setiap calon kepala daerah, baik calon gubernur maupun calon bupati/wali kota memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan bangsa Indonesia, maka tidak sulit bagi setiap calon menyusun visi-misi yang selaras dengan pemerintah pusat.
Dalam kata lain, visi-visi setiap calon kepala daerah harus mencerminkan visi-misi atau tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Sehingga tidak ada miskebijakan maupun program antara pemerintah pusat dan daerah.
Berangkat dari tujuan bersama (baca: bangsa Indonesia) tersebut, penting bagi setiap calon kepala daerah mampu memahami rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) maupun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).
Hal inilah yang menandaskan bahwa pemilu bukan hanya sekadar kontestasi elektoral. Pemilu adalah sarana melahirkan para pemimpin yang memiliki gagasan besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini.
Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah memberikan landasan hukum yang penting dalam proses pemilu, wabilkhusus pilkada. Salah satu aspek yang diatur dalam UU tersebut adalah mengenai persyaratan dan kualifikasi calon pemimpin.
Persyaratan ini meliputi syarat umum seperti kewarganegaraan, syarat kesehatan, dan syarat tidak pernah dihukum pidana. Selain itu, UU ini juga menetapkan persyaratan khusus seperti batasan usia, pendidikan minimal, dan pengalaman kerja yang relevan.
Salah satu cara untuk mengukur kualitas calon pemimpin adalah minimal melihat sejauh mana calon memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah ditetapkan.
Misalnya, calon pemimpin yang memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan dianggap lebih mampu untuk memimpin dibandingkan dengan calon yang tidak memenuhi persyaratan.
Selain itu, integritas, komitmen terhadap prinsip demokrasi, serta kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mengukur kualitas calon pemimpin.
Penetapan persyaratan dan kualifikasi calon pemimpin yang jelas dan transparan memiliki dampak positif terhadap proses demokrasi di Indonesia.
Dengan adanya persyaratan yang ketat, diharapkan calon pemimpin yang terpilih memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemilihan dan proses demokrasi secara keseluruhan.
Pemimpin yang berkualitas memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Mereka juga mampu memobilisasi sumber daya dan mengkoordinasikan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Namun, semua itu baru bisa terwujud jika rakyat juga memiliki kesadaran—bahwa pemilu bukan hanya soal elektoral dan uang. Ketika mengharapkan hasil pemilu yang ideal (baca: melahirkan pemimpin yang cerdas dan berintegritas), maka kita juga harus menjadi pemilih yang cerdas, yakni memilih pemimpin berdasar rasionalitas—melihat track record dan kemampuan calon pemimpin. Bukan berdasar amplop yang diberikan.
Ketika pemilu telah menjadi sarana dalam memilih calon pemimpin yang cerdas dan berintegritas, maka tidak sulit menyelaraskan visi-misi antara pemerintah pusat dan daerah. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


