
PEMILIHAN umum (pemilu) untuk memilih presiden-wakil presiden, gubernur-wakil gubernur, bupati/wali kota-wakil bupati/wakil wali kota, anggota DPR RI, DPR provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta DPD sudah digelar berulang-ulang.
Namun, surat suara tidak sah dalam pemilu masih menjadi persoalan klasik yang tidak pernah selesai. Hampir setiap pemilu, jumlah suara tidak sah masih terbilang fantastis.
Merujuk data yang dipaparkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), sejak Pemilu 1999 sampai 2019 lalu, persentase jumlah suara tidak sah terbilang masih fluktuatif. Namun, tren peningkatannya lebih mendominasi.
Pada 1999, jumlah surat suara tidak sah sebesar 3,4 persen, kemudian naik menjadi 8,8 persen pada 2004, lalu naik lagi menjadi 14,4 persen pada 2009.

Selanjutnya, pada 2014 turun menjadi 10,6 persen, tapi naik lagi sebesar 11,12 persen pada 2019 atau sekitar 17 juta suara tidak sah.
Sementara itu, di Tuban, pada Pilkada 2020 lalu, jumlah suara tidak sah mencapai 1,68 persen atau sekitar 15.900.
Belasan ribu suara tidak sah ini terbilang cukup fantastis. Melebihi suara tertinggi calon anggota legislatif (caleg) di Tuban pada Pemilu 2024 lalu, yang diraih caleg dari Partai Golkar, Sugiantoro.
Caleg dari daerah pemilihan (dapil) tiga (Kecamatan Semanding, Rengel, Soko, Grabagan) itu meraih 14.394 suara.
Hal ini menandaskan bahwa problem suara tidak sah yang muncul saban pemilu ini tidak bisa dianggap sepele.
15.900 suara bukan jumlah yang sedikit. Namun, lima belas ribu lebih suara itu melayang percuma karena salah dalam mencoblos, sehingga menjadi suara tidak sah.
Lantas, apa yang menyebabkan begitu banyak pemilih yang salah mencoblos?
Jika dilihat dari konteks pemilu nasional, tingginya jumlah suara tidak sah ini rerata disebabkan karena sistem pemilu Indonesia yang kompleks.
Selain jumlah surat suara yang begitu banyak, juga jumlah calon yang mencapai puluhan. Sehingga menyulitkan masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya.
Terlebih, pemilih yang sudah lanjut usia. Contoh kasus, banyak surat yang tidak dicoblos karena bingung menentukan pilihan, sehingga menjadi suara tidak sah.
Tidak sedikit pula surat suara menjadi tidak sah karena salah dalam mencoblos. Misalnya, mencoblos di luar kolom gambar calon atau mencoblos lebih dari satu calon.
Selain itu, ada juga surat suara menjadi tidak sah karena kesengajaan.
Contohnya, mencoret-coret atau membuat catatan pada kertas surat suara, seperti beberapa kasus yang viral.
Di luar itu, mencoblos dengan alat coblos selain yang disediakan penyelenggara pemilu juga dianggap menjadi surat suara tidak sah.
Di luar itu semua, surat suara dianggap tidak sah karena ketidakpahaman petugas tempat pemungutan suara (TPS).
Di beberapa daerah, ketidaktahuan petugas TPS yang menyebabkan suara menjadi tidak sah ini berujung sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti yang pernah terjadi pada Pilkada 2017 di Kota Jogjakarta.
Kembali pada hasil Pilkada Tuban 2020 dengan surat suara tidak sah yang mencapai 15 ribu lebih.
Bagi penulis, surat suara tidak sah pada konteks pilkada ini patut menjadi atensi penyelenggara pemilu.
Sebab, dengan hanya satu kertas surat suara dan tidak lebih dari tiga calon, seharusnya surat suara tidak sah ini dapat diminimalisir, atau bahkan jangan sampai ada surat suara tidak sah. Ini menjadi tugas penyelenggara pemilu.
Perlu diingat, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi pemilih.
Lebih dari itu, penyelenggara pemilu memiliki peran yang sangat krusial, yakni membangun budaya berkesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
Pemilih yang berkesadaran akan menggunakan hak pilihnya dengan tepat, baik, dan benar. Pemilih yang berkesadaran tidak akan melakukan kesalahan.
Apalagi kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, mencoret-coret kertas suara. Jelas, tipe pemilih yang demikian adalah pemilih yang tidak memiliki kesadaran.
Karena itu, wajib hukumnya bagi penyelenggara pemilu untuk selalu menanamkan pentingnya menggunakan hak pilih berdasar nurani.
Menjadi pemilih cerdas—memilih berdasar rasionalitas. Satu suara menentukan masa depan bangsa.
Ketika hal ideal ini sudah terbangun, maka tidak ada lagi suara tidak sah karena sengaja tidak dicoblos atau sengaja dibikin rusak.
Selain menanamkan kesadaran terhadap pemilih, sosialisasi menggunakan hak pilih secara tepat dan benar juga harus dilakukan.
Anggaran sosialisasi pemilu yang begitu besar harus digunakan secara tepat dan sesuai aturan. Petugas penyelenggara pemilu harus kreatif dan inovatif dalam memberikan sosialisasi pemilu kepada masyarakat.
Jangan ada lagi petugas penyelenggara pemilu yang hanya gugur tugas. Pemilu adalah momentum yang sakral. Dari agenda pemilu inilah arah bangsa ditentukan.
Hal ini menandaskan bahwa menjadi petugas penyelenggara pemilu adalah pekerjaan mulia. Untuk itu, tugas yang mulia ini harus dijalankan dengan penuh inovasi dan dedikasi. Penyelenggara pemilu harus menjadi pembelajar yang baik. Memahami setiap tahapan dan aturan kepemiluan.
Contoh kecil, wajib hukumnya bagi petugas penyelenggara pemilu memiliki pemahaman secara detail terkait suara sah dan tidak sah.
Walakhir, besar harapan pada Pilkada 2024 nanti tidak ada lagi suara tidak sah yang terbuang percuma. Sebab, setiap satu suara menggunakan anggaran negara. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





