Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Opini - UMK Naik: Angka Kemiskinan?

r
Photo
Photo

 


Advertisement

RADARTUBAN - Kenaikan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota tahun 2025 disamakan sebesar 6,5 persen.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang ditetapkan dan diundangkan Rabu, 4 Desember 2024.


Berbeda dengan cara penghitungan upah minimum tahun-tahun sebelumnya, kenaikan UMK pada tahun ini diseragamkan oleh pemerintah pusat.

Advertisement

Kebijakan tersebut mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Data Pertumbuhan Ekonomi, dan Perkembangan Inflasi Nasional.


Kenaikan sebesar 6,5 persen ini juga diklaim pemerint

ah sebagai upaya untuk meningkatkan daya beli pekerja dan daya saing pengusaha.

Advertisement


Bagi kalangan pekerja dan buruh, mungkin ini menjadi tiupan angin segar di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah.

Namun, bagaimana respon dari para pemilik usaha? Ibarat banjir yang selalu muncul di musim hujan, polemik ini memang akan selalu datang setiap kali pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum.

UMK Jawa Timur
Merespon peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah resmi menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Penetapan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025.


Surabaya menjadi kota dengan UMK tertinggi. Sedangkan yang terendah ada di Kabupaten Situbondo.


Berdasarkan putusan tersebut, UMK di Tuban tahun 2025 juga naik menjadi Rp 3.050.400.

Ada kenaikan Rp 186.175 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp 2.840.125.

Menempati urutan tertinggi ke-11 se-Jawa Timur setelah Kabupaten Jombang.


Ada hal yang menarik ketika kenaikan UMK sebesar Rp 3.050.400 ini disandingkan dengan angka garis kemiskinan (GK).
Berdasarkan data BPS Kabupaten Tuban, GK tahun 2024 adalah Rp 488.131 per kapita per bulan.

Misalkan saja dalam satu rumah tangga penduduk miskin memiliki empat anggota rumah tangga, maka dengan GK sebesar Rp 488.131 per kapita per bulan, keluarga miskin tersebut memiliki pengeluaran kurang dari Rp 2 juta rupiah per bulan. Masih jauh jika dibandingkan dengan rupiah UMK yang tetapkan.


Namun, apakah kenaikan UMK nanti bisa menurunkan kemiskinan?


Berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) Agustus 2024, jumlah pekerja di Tuban sebanyak 702.498 orang.

Jika dilihat dari status pekerjaan utama, karakteristik pekerja di Tuban sampai saat ini masih didominasi oleh pekerja informal.

Pekerja informal adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.


Sedangkan pekerja formal adalah mereka yang bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Jumlah pekerja yg berstatus pekerja formal hanya sekitar 29,75 persen.


Dari minimnya jumlah pekerja formal juga tidak lantas semuanya bisa memperoleh penghasilan setara UMK.

Pemberian UMK tidak hanya mengisyaratkan seseorang bekerja sebagai pekerja formal saja, namun juga ada sederet persyaratan lain yang harus dipenuhi.


Selain itu, terdapat fakta lain, yaitu mayoritas pekerja di Tuban juga hanya berpendidikan SMP ke bawah sekitar 69 persen.

Kenyataan tersebut semakin mengecilkan peluang pekerja di Tuban untuk bisa mendapatkan penghasilan yang setara UMK.

Meskipun tidak menutup kemungkinan, ada kasus-kasus tertentu di mana tingkat pendidikan tinggi tidak menjamin mendapatkan penghasilan yang besar.

Namun, secara umum keduanya saling berhubungan.

Semakin tinggi pendidikan, semakin besar penghasilan.


Berdasarkan struktur ekonomi, wilayah Tuban juga termasuk wilayah pertanian.

Sehingga mayoritas pekerja juga memilih bekerja di sektor pertanian.

Karakteristik petani biasanya lebih cenderung untuk memilih pola hidup sederhana dengan konsumsi pengeluaran yang cukup rendah, berbeda dengan pola hidup masyarakat di wilayah industri.

Inilah yang mungkin menjadi salah satu penyebab atau faktor penahan penurunan angka kemiskinan di Tuban.

Transisi Tenaga Kerja
Jika kenaikan UMK ingin dijadikan booster dalam mengentaskan angka kemiskinan, terutama untuk kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat.

Maka ada PR yang mungkin harus menjadi perhatian kita bersama. Salah satunya adalah mendorong adanya transisi pekerja dari tenaga kerja informal ke formal.


Menaikan tingkat pendidikan masyarakat dengan membuka kesempatan belajar seluas-luasnya, terutama bagi penduduk usia produktif akan membuka peluang mereka bisa terserap oleh sektor-sektor formal.

Kemudian, pemerintah juga bisa menyiapkan lapangan usaha formal dengan membuka Kawasan Industri Terpadu (KIT) di berbagai titik strategis di Tuban.


Adanya ketidak­seimbangan antara pertumbuhan lapangan usaha formal dengan jumlah angkatan kerja seringkali menjadi penyebab banyaknya angkatan kerja yang memilih pekerjaan informal.


Dengan semakin banyaknya tenaga kerja formal, diharapkan semakin banyak pekerja yang bisa menikmati upah setara UMK dan nantinya angka kemiskinan juga akan semakin turun. Semoga. (*)

 

Oleh:
Triana Pujilestari
Statistisi BPS Kabupaten Tuban

Advertisement
Editor : Yudha Satria Aditama
Sumber : Radar Tuban
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar TubanIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Selain Naikkan UMK 8,7 Persen, Buruh Tuban Perjuangkan Sektor Penerima UMSK 2027 Tak Berkurang

Selain Naikkan UMK 8,7 Persen, Buruh Tuban Perjuangkan Sektor Penerima UMSK 2027 Tak Berkurang

Serikat buruh di Tuban mengusulkan kenaikan UMK 2027 sebesar 8,7 persen menjadi Rp 3,5 juta sekaligus menjaga agar sektor penerima UMSK tidak kembali berkurang.

Kejar Kesejahteraan Buruh, Serikat Pekerja Usulkan Kenaikan UMK Tuban Rp 230 Ribu Tahun Depan

Kejar Kesejahteraan Buruh, Serikat Pekerja Usulkan Kenaikan UMK Tuban Rp 230 Ribu Tahun Depan

FSPMI dorong UMK Tuban 2027 naik Rp 230 ribu. Penetapan resmi masih menunggu data BPS dan regulasi PP Pengupahan dari pemerintah pusat.

Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Bisa Capai Rp 9,3 Juta, Ini Skema Penyalurannya

Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Bisa Capai Rp 9,3 Juta, Ini Skema Penyalurannya

Gaji manajer Kopdes Merah Putih mencapai Rp9,3 juta per bulan. Simak ketentuan gaji, anggaran 2026, dan skema pembayarannya.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer