
RADARTUBAN- Jalur domisili pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini memberikan kita pelajaran—bahwa literasi itu penting.
Tidak cukup hanya melihat sampulnya saja. Dan ini sekaligus menjadi gambaran bahwa jangan mudah percaya dengan istilah yang diucapkan pemerintah.
Awalnya, saya tidak cukup curiga dengan kebijakan baru yang dicanangkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Husnuzan saya, Pak Mu’ti hanya akan menyempurnakan kurikulum yang dirancang menteri sebelumnya, Nadiem Makarim.
Jika pun ada perubahan, sifatnya hanya menyesuaikan regulasi. Tapi ternyata, prasangka baik saya terhadap Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini agak kurang tepat.
Dan seperti yang sudah biasa terjadi di negara Konoha, idiom ganti menteri, ganti kebijakan ternyata masih berlaku hingga sekarang.
Baru kurang lebih dua bulan menjabat, Pak Mu’ti sudah menyampaikan gagasannya untuk mengubah sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi sistem penerimaan murid baru (SPMB).
Saat pertama kali mendengar istilah baru tersebut, saya hanya bisa membatin: apa substansinya mengubah akronim dari PPDB menjadi SPMB.
Kalaupun ada perubahan pada persentase penerimaan siswa dari masing-masing jalur, apa perlunya mengubah akronim.
Meski demikian, saya tetap husnuzan—PPDB yang diubah menjadi SPMB tetap menekankan jalur zonasi.
Pun demikian saat diksi jalur zonasi diubah menjadi jalur domisili, saya juga tetap husnuzan.
Sebab, sepintas tidak ada perbedaan antara zonasi dan domisili. Jika zonasi berfokus pada jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah, domisili berfokus pada wilayah administratif tempat tinggal siswa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Karena itu, lagi-lagi saya tidak memiliki cukup alasan untuk berprasangka negatif terhadap Pak Mu’ti.
Namun, ternyata benar nasihat orang: jangan terlalu cepat menilai sesuatu dari sampulnya saja. Diksi jalur domisili dalam SPMB jenjang SMA tidak lebih dari sekadar kamuflase (SPMB Jalur Domisili: Jarak Tak Lagi Jadi Prioritas, Jawa Pos Radar Tuban Edisi 26 Juni 2025).
Siapa pun orangnya, jika disuguhi diksi domisili, maka pemahamannya adalah radius atau jarak antara tempat tinggal dengan sekolah tujuan di dalam wilayah adiministratif.
Artinya, siswa yang berada di wilayah administratif berhak, atau setidaknya memiliki peluang lebih besar diterima di sekolah tersebut ketimbang siswa lain di luar radius yang ditetapkan.
Namun, ternyata tidak semudah itu memahami “cara main” kebijakan.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui petunjuk teknis (juknis) SPMB jenjang SMAN, SMKN, SLBN, Tahun Ajaran 2025-2026 memiliki tafsir sendiri. Dan tafsir ini dibenarkan oleh Kemendikdasmen. Dasarnya, juknis itulah yang digunakan dalam
pelaksanaan SPMB di Jawa Timur tahun ini.
Dijelaskan dalam juknis Nomor: 100.3.6/1425/101.7.1/2025 tersebut, pemeringkatan calon siswa jalur domisili reguler (20 persen) terbagi dalam empat poin. Pertama, menggunakan dasar nilai akademik.
Kedua, jika nilai sama, maka (baru) diperingkat berdasarkan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan.
Ketiga, jika nilai akhir akademik dan jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan sama, maka diperingkat berdasarkan usia calon murid baru yang lebih tua.
Keempat, jika nilai akhir akdemik, jarak domisili terdekat dengan sekolah tujuan, dan usia yang lebih tua masih sama, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.
Pun demikian dengan jalur domisili sebaran (15 persen), pemeringkatannya juga sama dengan jalur domisili reguler.
Dari keempat poin pemeringkatan tersebut, memang benar tidak menghilangkan sepenuhnya syarat domisili.
Namun, sebodoh-bodohnya orang tua siswa, tahu bahwa poin demi poin jalur domisili dalam juknis tersebut tidak lebih dari sekadar kamuflase.
Syarat radius atau jarak yang termaktub dalam diksi domisili hanya digunakan jika nilai akhir akademik atau ada dua calon siswa pemeringkatan terakhir memiliki nilai sama.
Artinya, radius atau jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan bukan syarat utama.
Melainkan dijadikan syarat terakhir apabila ditemukan dua calon siswa di-pemeringkatan terakhir memiliki nilai sama.
Inilah yang penulis sebut sebagai kamuflase kebijakan.
Wabakdu, jika dalam penyusunan juknis saja sudah terkesan mengakali aturan. Lantas, bagaimana dengan praktik SMPM di lapangan?
Semoga tidak ada jual beli kursi, seperti kabar burung yang sering penulis dengar. Wallahualam. []
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




